Pintasan.co, Jakarta – Setelah melalui proses pelantikan di Istana Negara, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, kini resmi menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru.
Acara pelantikan tersebut dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 5 November 2024.
Dalam kesempatan itu, Basuki menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan komitmen kuat untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional. Basuki juga menepis kekhawatiran bahwa pembangunan IKN akan melambat di era Prabowo.
“Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, ‘sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan.’ Saya cuma bilang ‘Siap Perintah’,” ujar Basuki, yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada.
Dengan pernyataan tersebut, Basuki menunjukkan kesiapannya untuk menjalankan amanat yang diberikan presiden demi kelancaran pembangunan IKN.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai target pembangunan dalam jangka waktu empat tahun ke depan, Basuki menyatakan belum ingin banyak memberikan komentar.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah menyusun program pembangunan untuk tahun 2025.
“Sekarang ini kan baru November. Desember kita ingin buat program 2025,” katanya, memberi indikasi akan adanya perencanaan matang untuk tahun depan.
Jauh sebelum diangkat sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Otorita IKN setelah diangkat oleh Presiden Joko Widodo pada Juni 2024, menyusul pengunduran diri Bambang Susantono.
Kala itu, Basuki menjalankan tugasnya bersama Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, yang juga menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Namun, hingga kini, Prabowo belum menunjuk Wakil untuk mendampingi Basuki secara resmi.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan di Akmil Magelang pada Sabtu, 27 Oktober 2024, bahwa Presiden Prabowo menghendaki agar pembangunan IKN dapat dipercepat.
Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa Presiden berharap agar infrastruktur utama di IKN bisa rampung dalam waktu tiga hingga empat tahun, sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai lembaga negara, baik eksekutif maupun yudikatif.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengonfirmasi komitmen ini. Dalam sebuah pernyataan, ia menyebutkan bahwa pada sesi terakhir retreat Kabinet, Presiden Prabowo menekankan empat poin penting, salah satunya adalah keberlanjutan pembangunan IKN.
Menurut Raja Juli, Prabowo menegaskan komitmennya agar IKN dapat siap digunakan sebagai pusat pemerintahan.
Sebagai bentuk keseriusan, Prabowo berharap bahwa pada Agustus 2028, Sidang Paripurna DPR/MPR sudah dapat diselenggarakan di IKN.
“Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” tutur Raja Juli dalam unggahan di Instagramnya.
Hal ini mencerminkan ambisi Presiden Prabowo untuk memindahkan pusat kegiatan pemerintahan sepenuhnya ke IKN sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
