Pintasan.co, Pati – Tidak seperti hari-hari biasanya, Kantor Pos Pati pada Senin (25/8/2025) membuka 11 loket pelayanan, lebih banyak dari biasanya yang hanya lima loket.
Hal itu dilakukan karena ribuan warga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu serentak memanfaatkan layanan pos untuk mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.
Dalam surat tersebut, mereka mendesak agar lembaga antikorupsi segera menaikkan status Bupati Pati Sudewo dalam dugaan kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), dari saksi menjadi tersangka.
Sebelum mengirim surat, ratusan warga lebih dulu menggelar aksi jalan kaki sekitar satu kilometer dari Alun-Alun Pati menuju Kantor Pos.
Setibanya di lokasi, mereka masuk secara bergiliran sesuai kapasitas ruangan untuk mengirim surat, dengan biaya ditanggung masing-masing.
Manajer Eksekutif Kantor Pos Pati, Yudi Adiyanto, mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memanfaatkan layanan pos sebagai sarana penyampaian aspirasi.
“Kami memang sudah siapkan sebelumnya, biasanya hanya lima loket yang aktif. Kali ini ada sembilan loket di depan, ditambah dua loket ekstensi di belakang sebagai cadangan. Total ada 11 loket. Ini demi ketertiban masyarakat dalam berkirim surat,” kata dia.
Dia mengatakan, semua warga yang datang hari ini langsung dilayani. Pelayanan Kantor Pos Pati buka sejak pukul 07.00 hingga 20.00 WIB.
“Pengiriman langsung hari ini, biasanya malam. Perkiraan tiba di tujuan, dengan layanan yang dipilih masyarakat, yakni kilat khusus, adalah 2-3 hari. Biaya kirimnya 14 ribu,” jelas Yudi.
Yudi menjamin, aksi Masyarakat Pati Bersatu hari ini tidak akan mengganggu pelayanan reguler. Sebab, ada dua loket ekstensi di belakang yang khusus melayani keperluan publik di luar peserta aksi.
Jaludro, warga Kecamatan Juwana, mengatakan bergabung dalam aksi ini atas inisiatif pribadi demi menyuarakan unek-unek rakyat.
Dia mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp 14 ribu untuk mengirim surat ke KPK.
“Ini demi membela rakyat. Aksi ini dari rakyat untuk rakyat. Saya pakai biaya sendiri, Rp 14 ribu. Harapannya Pati damai dan KPK segera mengusut tuntas kasus korupsi Pak Sudewo,” harap dia.
Koordinator Aksi, Mulyati, memperkirakan ada 2.500 surat yang dikirim warga ke KPK pada hari ini.
Namun demikian, banyak di antara peserta aksi yang tidak bisa hadir secara langsung, sehingga menitipkan suratnya ke temannya yang hadir.
“Alhamdulillah aksi ini sukses luar biasa. Yang ikut jalan kaki sekitar 500 orang. Yang kirim surat 2.500 orang. Tapi kami bagi di 21 kecamatan, tidak semua menumpuk di Pati. Tersebar di kantor-kantor pos di kecamatan. Sudah dimulai sejak kemarin dan masih akan berlangsung sampai tanggal 27 Agustus,” jelas dia.
Mulyati mengatakan, inti surat yang dikirimkan adalah agar KPK segera menangkap Sudewo terkait kasus korupsi yang melibatkannya.
“Alhamdulillah warga semua pakai biaya sendiri. Kami harap, dengan surat ini, keinginan masyarakat dituruti oleh KPK. Sehingga tidak perlu aksi-aksi selanjutnya,” kata dia.
Meski begitu, Mulyati menegaskan bahwa pihaknya tetap berencana berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPK pada 2–3 September mendatang.
Sebagai persiapan, sejak 19 Agustus lalu telah dibuka posko donasi. Hingga 24 Agustus, jumlah sumbangan yang terkumpul mencapai Rp148,6 juta.
“Rencananya ada seribu orang yang akan berangkat. Total 20 bus,” tandas dia.
