Pintasan.co, Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi seluruh kawasan hutan di wilayahnya yang kini disebut mengalami kerusakan serius.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera melakukan penataan ulang tata ruang sebagai langkah pemulihan lingkungan.
Dedi menargetkan proses perubahan tata ruang tersebut mulai dijalankan pada Januari 2026. Ia menuturkan bahwa pembahasan resmi bersama pemerintah pusat akan digelar dalam waktu dekat.
“Tata ruang harus direvisi. Pada 18 Desember nanti kami akan bertemu dengan Kementerian Tata Ruang untuk mengevaluasi secara menyeluruh rencana perubahan tata ruang Jawa Barat,” kata Dedi, Senin (8/12/2025).
Menurutnya, penyusunan ulang tata ruang ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat banyaknya potensi bencana hidrometeorologi yang terus meningkat, terutama banjir dan longsor. Kerusakan hutan yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dinilai turut memperparah situasi tersebut.
Dedi menegaskan bahwa pembaruan tata ruang akan difokuskan pada upaya restorasi lingkungan, penguatan kawasan lindung, serta pengendalian pembangunan di wilayah-wilayah rawan bencana.
“Evaluasi ini penting agar risiko bencana dapat ditekan dan tidak menimbulkan dampak yang membahayakan masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Jabar akan menyusun langkah teknis setelah pembahasan dengan kementerian, termasuk menetapkan zona konservasi baru dan memastikan pembangunan mengikuti prinsip keberlanjutan.
