Pintasan.co – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara mengenai kasus sengketa lahan yang menyeret namanya di Makassar.
Ia menegaskan bahwa mafia tanah merupakan kejahatan serius yang harus dilawan secara bersama-sama oleh seluruh pihak.
“Bukan hanya di Makassar, banyak terjadi di tempat lain. Itu semua kriminal, dibuat dengan cara rekayasa hukum, memalsukan dokumen, memalsukan orang. Itu praktik lama, dan kita harus lawan bersama-sama,” ujar JK, Senin (1/11/2025).
Menurut JK, praktik mafia tanah tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.
Ia mengapresiasi langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah memberikan kepastian status kepemilikan tanah tersebut.
“Menteri ATR/BPN Nusron sudah mengatakan bahwa yang sah itu milik saya. Mafianya harus diberantas, dilawan. Kalau dibiarkan, akibatnya akan seperti ini,” tegasnya.
JK menilai, pemberantasan mafia tanah membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Ia berharap kasus-kasus serupa bisa menjadi pelajaran agar praktik manipulasi dokumen dan penyalahgunaan hukum tidak lagi terjadi.
