Pintasan.co, Yogyakarta – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pentingnya memperkuat sektor-sektor unggulan dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Isu ini menjadi salah satu pokok bahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DIY dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang berlangsung di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (15/4/2025).
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan bahwa pergeseran dari misi Nawacita ke Asta Cita mencerminkan perubahan paradigma dalam merespons dinamika tantangan global yang kian kompleks.
Karena itu, peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur perlu dilakukan, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi industri untuk mendorong efisiensi dan meningkatkan daya saing.
“Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang menentukan masa depan. Sektor unggulan perlu dikembangkan secara strategis agar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan HB X turut menyoroti bahwa tingkat kemiskinan di DIY masih berada di atas rata-rata nasional.
Namun demikian, beliau juga mengakui bahwa dalam sepuluh tahun terakhir angka kemiskinan di wilayah tersebut telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat sebagai provinsi dengan laju penurunan kemiskinan tercepat di Pulau Jawa, yakni sebesar 4,17 persen sejak tahun 2014.
Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan ekstrem di DIY turun menjadi 0,85 persen, mengalami penurunan 0,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dalam hal penurunan kemiskinan ekstrem se-Pulau Jawa, DIY menempati posisi kedua setelah Provinsi Banten.
Sri Sultan menyebut Musrenbang RKPD DIY 2026 sebagai langkah strategis dalam upaya menciptakan pembangunan daerah yang lebih berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, beliau menekankan lima fokus utama, antara lain pengembangan sektor-sektor unggulan, pemanfaatan teknologi secara adaptif, pelibatan aktif masyarakat sebagai pelaku pembangunan, penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, serta optimalisasi efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
“Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Di sisi lain, kita juga perlu meningkatkan pendapatan asli daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal,” tegas Sri Sultan.
Dalam kesempatan tersebut, penghargaan Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2025 diberikan kepada tiga pemerintah daerah, yakni Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai peringkat pertama, diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Bantul di posisi kedua, dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai peringkat ketiga.
Selain itu, Penghargaan Program Unggulan Inovatif Daerah juga dianugerahkan kepada Pemkab Kulon Progo atas keberhasilan inovasi Cabai Pantai Kulon Progo (Paku) yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterima serta menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.
Musrenbang ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, pimpinan daerah se-DIY, dan tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan ini menjadi wadah kolaboratif untuk menyelaraskan arah pembangunan menuju Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
