Pintasan.co, Jakarta – Program makan gratis yang diusung oleh calon presiden Prabowo Subianto menjadi fokus perhatian dalam kampanye Pemilu 2024.
Tujuan dari program ini adalah untuk menyediakan makanan yang terjangkau atau bahkan gratis bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah.
Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi dampak program tersebut, terutama dari segi gizi. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, program ini harus memperhatikan keseimbangan gizi yang tepat agar dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.
Program makan gratis ini perlu dipandang tidak hanya sebagai upaya untuk memberikan akses pangan, tetapi juga sebagai cara untuk memastikan masyarakat mendapatkan gizi yang cukup dan seimbang.
Program yang efektif seharusnya dapat menyediakan makanan dengan kandungan gizi yang memenuhi kebutuhan tubuh, seperti protein, karbohidrat, lemak, serta vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan menjaga daya tahan tubuh.
Dalam persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis, BGN tampaknya telah melakukan langkah-langkah strategis dengan menjalin kemitraan dengan berbagai kementerian/lembaga serta UMKM yang akan mendukung penyediaan makanan di 82 titik yang telah ditentukan.
Selain itu, BGN juga telah menyusun buku pedoman dan standar operasional untuk memastikan kualitas makanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan. Upaya ini menunjukkan komitmen dalam memastikan keberlanjutan dan kelancaran program tersebut.
Tak hanya itu, BGN juga telah melibatkan sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola unit-unit layanan di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan melantik sekitar 1.000 orang pada tahap pertama dan melanjutkan ke tahap kedua, program ini menunjukkan potensi besar dalam memperluas jangkauan layanan.
Adapun terkait metodologi pelaksanaan, BGN berencana membangun dapur pusat di setiap wilayah layanan, serta mengoptimalkan lokasi-lokasi seperti sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang untuk penempatan dapur pusat.
Pengiriman makanan yang disesuaikan dengan kondisi daerah terpencil, yang bisa memakan waktu lama, akan menggunakan metode pengiriman makanan vakum dengan variasi menu untuk menghindari pemborosan dan memastikan makanan tetap terjaga kualitasnya.
Pembentukan satuan pelayanan di daerah yang mencakup 3.000 sasaran dan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur juga merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan program ini.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas utama untuk melaksanakan pemenuhan gizi secara nasional.
Program Makan Bergizi Gratis, yang akan dimulai pada 2 Januari 2025, memiliki empat sasaran utama penerima manfaat, yaitu peserta didik mulai dari jenjang PAUD hingga SMA (negeri dan swasta), peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di berbagai jenis pendidikan, seperti pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, khusus, layanan khusus, dan pesantren.
Selain itu, program ini juga menyasar balita atau anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui, sebagaimana dijelaskan dalam situs Indonesiabaik yang dikelola oleh Kominfo dan Perpres 83 Tahun 2024.
Dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun, pembagian Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjangkau setiap anak sekolah secara tepat waktu.
Berdasarkan aturan yang ada, anak sekolah PAUD hingga kelas 2 SD akan menerima makanan pada pukul 8 pagi, sementara untuk kelas 3 hingga 6 SD, pembagian dilakukan pada pukul 9.30 pagi.
Sedangkan anak-anak yang berada di jenjang SMP hingga SMA akan mendapatkan makanan pada pukul 12 siang. Pembagian yang terjadwal ini diyakini akan mempermudah distribusi dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang diperlukan tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.
Penulis: Umi Hanifah (Content Writer Pintasan.co)
