Pintasan.co, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo-SP) mengapresiasi penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Penyelenggaraan Urusan Persandian yang digelar oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
Program Bimtek ini merupakan bagian dari agenda Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN yang sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, bersama Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, A. Winarno Eka Putra, serta sejumlah narasumber yang membawakan materi terkait teknis persandian dan pengamanan informasi.
Dalam sambutannya, Danang Jaya menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemprov Sulsel terhadap kegiatan ini.
Ia menekankan pentingnya Bimtek dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih dan beragam, terutama untuk melindungi data strategis.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulsel yang telah mengizinkan kami melaksanakan kegiatan ini. Kami berharap, dengan adanya bimbingan teknis ini, pemerintah daerah semakin siap untuk mengamankan data, termasuk di wilayah seperti Papua,” tuturnya.
Sementara itu, A. Winarno Eka Putra, Kadis Kominfo-SP Sulsel, menyatakan bahwa Sulsel memegang peranan strategis sebagai pusat pengembangan teknologi informasi dan persandian di kawasan Indonesia Timur.
“Sulsel patut disebut sebagai hub Indonesia Timur dalam hal pengelolaan teknologi informasi dan persandian,” tegas Winarno.
Ia juga mengingatkan bahwa Sulsel pernah menghadapi serangan siber besar beberapa tahun lalu yang berdampak signifikan.
Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga, dan Pemprov kini lebih siap dengan sistem pengelolaan data dan tanda tangan elektronik yang lebih kuat.
“Beberapa tahun lalu, kami menghadapi serangan siber yang cukup serius. Namun, berkat berbagai upaya penguatan, termasuk dukungan dari Prof. Zudan, saat menjabat Pj Gubernur Sulsel, kami kini lebih siap menghadapi tantangan serangan siber,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam era digital saat ini, informasi adalah aset strategis yang harus dilindungi dari potensi ancaman kebocoran, penyalahgunaan, dan serangan siber yang bisa menggangu pelayanan publik dan stabilitas pemerintahan.
Melalui Bimtek ini, Winarno berharap agar kegiatan tersebut dapat:
- Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang pentingnya pengamanan informasi.
- Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BSSN untuk membangun sistem keamanan siber yang kokoh.
- Mendorong setiap perangkat daerah untuk menerapkan standar keamanan informasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan serius dan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk kemajuan pemerintahan daerah,” pungkas Winarno.
