Pintasan.co, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mengajukan sebanyak 27 inovasi daerah untuk berkompetisi dalam Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Jumlah ini masih berada di bawah separuh dari total perangkat daerah yang ada di Sulsel, menunjukkan masih luasnya ruang untuk meningkatkan kreativitas birokrasi dan menciptakan terobosan baru demi mendorong kesejahteraan masyarakat.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.10/3146/SJ tanggal 18 Juni 2025.
Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Sulsel berhasil mengoordinasikan pengumpulan dan pengiriman 27 inovasi tersebut sebelum batas waktu yang ditetapkan, yakni 23 Agustus 2025.
Inovasi yang diajukan mencakup 22 perangkat daerah dengan sektor pelayanan publik yang beragam, mulai dari pengentasan kemiskinan, kebencanaan, pendidikan, hingga kesehatan.
Beberapa inovasi unggulan antara lain:
- Si Lebah Unggulan (Bappelitbangda) untuk penanggulangan kemiskinan terpadu,
- Si-Andalan (BPBD) sebagai sistem analisis bencana,
- Sapa Nelayan Pulau (DKP) untuk mempermudah pelayanan administrasi nelayan kepulauan,
- Sat’Setma (RSUD Haji Makassar) dan Insting Cerdik (RSUD Labuang Baji) yang berfokus pada percepatan penanganan stunting.
Meski patut diapresiasi, capaian ini masih menyisakan pekerjaan rumah.
Dari 52 inovasi yang terjaring, hanya 27 yang memenuhi kriteria dan bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.
Angka ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah, cabang dinas, dan unit pelaksana teknis (UPT) yang dimiliki Pemprov Sulsel.
Setiap tahun, Gubernur Sulsel sebenarnya telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh satuan kerja untuk melahirkan minimal satu inovasi.
Namun, realisasinya belum pernah mencapai angka 50 persen.
Kondisi ini berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang konsisten menorehkan prestasi sebagai daerah terinovatif, seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jawa Barat, yang tiap tahun bisa melaporkan lebih dari 100 inovasi.
Perlu dipahami, inovasi bukan hanya sekadar untuk mengejar penghargaan, tetapi juga menjadi tolok ukur kinerja pembangunan dan bukti komitmen pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik.
Terobosan, sekecil apa pun bentuknya, bisa membawa dampak besar: mempermudah pelayanan, menekan biaya, membuka lapangan kerja, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tahun 2025 diharapkan menjadi titik balik. ASN di setiap perangkat daerah, legislatif, hingga masyarakat luas didorong untuk melihat inovasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai peluang nyata untuk membangun daerah.
Partisipasi 22 perangkat daerah dalam ajang tahun ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi instansi lain.
Setiap ide baru, penyederhanaan birokrasi, dan solusi bagi masalah masyarakat adalah bentuk inovasi yang bernilai.
Masa depan Sulawesi Selatan yang lebih sejahtera dan berdaya saing akan lahir dari karya nyata hari ini. Saatnya bangkit, berinovasi, dan berkolaborasi untuk menghadirkan Sulsel yang lebih baik.
