Pintasan.co, Jakarta – Indikator Politik Indonesia (IPI) mengeluarkan survei perihal kepuasan publik atas 100 hari kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Hasilnya yaitu 79,3 persen responden puas atas kinerja Prabowo selama lebih dari 3 bulan menjadi Presiden Indonesia.
Survei dilaksanakan mulai 16-21 Januari 2025 dengan melibatkan 1.220 responden yang dipilih dengan simple random sampling seluruh provinsi di Indonesia. Metode wawancara survei pun dilakukan dengan tatap muka.
Survei pun ternyatat memiliki margin of error +/- 2,9%, sedangkan tingkat kepercayaan survei sebesar 95%.
Hasil survei menyatakan bahwa sebanyak 79,3% responden merasa puas.
Berikut ini rincian hasilnya:
- Sangat Puas 13,5%
- Cukup Puas 65,8%
- Kurang Puas 16,3%
- Tidak Puas Sama Sekali 0,6%
- TT/TJ 3,8%
“Ini pengukurannya sudah kita ulang berkali-kali, pakai pengukuran atau wording atau pertanyaan standar sejak awal reformasi sampai sekarang. Jadi ini pertanyaan yang biasa dipakai lembaga-lembaga internasional untuk mengukur kinerja approval rating. Kalau kita tanya dengan pengukuran yang sama tetapi dengan objek berbeda karena kita punya Presiden baru sejak November 2024, itu approval Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan puas 13,5%, yang menyatakan cukup puas 65,8%. Jadi total ada 79,3%,” ujar Burhanuddin Muhtadi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia pada saat memaparkan survei, Senin, (27/1/2025).
Dia pun mengatakan, bahwa ada juga responden yang tidak puas atas kinerja Presiden Prabowo Subianto. Total sebanyak 16,9 persen.
“Kami juga temukan mereka yang tidak puas atas kinerja Presiden Prabowo sebagai Presiden pada waktu 100 hari Pemerintahan. Jadi kita menghitung 100 hari per 20 November 2024 jadi besok adalah tepat 100 hari survei dilakukan kurang lebih beberapa hari sebelum 100 hari. Hasilnya ada 16,9% warga negara Indonesia yang terpilih dalam survei kami yang kurang puas atau tidak puas sama sekali,” ujarnya.
Burhanuddin menilai angka itu sebagai modal politik besar untuk Prabowo Subianto.
Menurut dia, angka tersebut lebih baik daripada awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014.
“Jadi ini modal politik besar buat Presiden Prabowo Subianto, mengindikasikan bulan madu politik dengan publik belum berakhir. Ini agak berbeda dengan misal kalau kita bandingkan dengan masa Pemerintahan Jokowi ya awal periode pertama yaitu Oktober 2014 Januari 2015, waktu itu kita lakukan survei, Januari 2015, 100 hari setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden periode pertama, approval rating terdampak oleh kebijakan yang tidak populer, yaitu menaikkan harga bibit,” ujar Burhanuddin.
