Pintasan.co, Mojokerto – Kasus terkait MBG terjadi lagi di Mojokerto. Sampai sore hari ini tadi ada keracunan massal makan bergizi gratis (MBG) menu soto ayam di Mojokerto terus berkembang. Jumlah korban kini mencapai 433 orang, terdiri dari pelajar, santri, hingga warga dewasa. Dari total tersebut, 140 orang masih menjalani perawatan inap di 11 fasilitas kesehatan, sementara sisanya mulai dipulangkan.
Kasus ini memicu investigasi gabungan lintas instansi, termasuk keterlibatan langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Gizi Nasional (BGN), serta penghentian sementara operasional dapur MBG penyedia makanan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko menjelaskan, angka korban terus meningkat sejak Sabtu. Dari semula 152 orang pada Sabtu, naik menjadi 261 orang pada Minggu, lalu 349 orang pada Senin, hingga kini mencapai 433 korban.
Rincian yang , 293 korban telah dipulangkan, 25 orang menjalani rawat jalan, serta 140 korban masih dirawat inap.
“Kami sudah sepakat dengan BGN (Badan Gizi Nasional), semua biaya (pengobatan para korban) ditanggung BGN,” tegas Teguh kepada detikJatim, Selasa (13/1/2026).
Korban rawat inap tersebar di 11 fasilitas kesehatan, yakni 38 orang di RSUD Prof dr Soekandar, 28 di RS Sumberglagah, 12 di RS Mawaddah, 12 di RSI Arofah, 18 di RS Kartini, 11 di RS Sido Waras, 2 di RSI Sakinah, 6 di Puskesmas Pacet, 8 Puskesmas Kutorejo, 3 di Puskesmas Bangsal, serta 2 orang di Puskesmas Dlanggu.
Direktur RSUD Prof dr Soekandar, dr Gigih Setijawan mengatakan, sejak awal pihaknya merawat para korban tanpa mempersoalkan biaya.
“Kami manut dinas (Dinas Kesehatan) saja, nanti instruksi BPJS ya pakai BPJS, kalau bantuan khusus ya ikut saja. Kami tidak menanyakan bayar pakai apa, datang kami layani,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Direktur Pelayanan Medis RSI Sakinah, dr Roisul Umam. Rumah sakit tersebut merawat empat korban, terdiri dari tiga pasien anak rawat inap dan satu pasien dewasa rawat jalan.
“Perwakilan BGN sudah datang menyampaikan biaya ditanggung mereka semua, makanya kami diminta mengirim invois ke mereka. Berapa pun ditanggung,” tandasnya.
Kemenkes melalui Ditjen Penanggulangan Penyakit menerjunkan tim untuk menyelidiki penyebab keracunan massal. Pemeriksaan dilakukan di sekolah penerima MBG serta di dapur SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 Ponpes Al Hidayah di Kutorejo.
Tenaga Teknis Sanitasi Lingkungan Ditjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Izzi Ashari menyebut bangunan dan tata letak ruangan SPPG sudah sesuai standar. Namun, ia menegaskan banyak faktor yang bisa menyebabkan keracunan pangan.
“Kami masih mempelajari celahnya ada di mana, apakah di penerimaan bahan baku, pemasakan, pendistribusian, atau di penerima manfaat di sekolah. Karena hasil labnya belum ada,” jelasnya.
Izzi menambahkan, penyimpanan makanan juga menjadi faktor krusial.
“Kalau ada suatu penyimpanan sesuai SOP, mungkin bisa lebih dari 4 jam, misalnya di suhu minus. Kadang lalai dalam penyimpanannya tidak sesuai SOP dan lebih dari 4 jam,” terangnya.
Dalam pemeriksaan tersebut, terungkap bahwa dapur MBG SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Iya (SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03) belum punya SLHS), tapi sudah mengajukan,” kata Izzi ketika dikonfirmasi di lokasi, Selasa (13/1/2026).
Izzi menjelaskan, proses pengajuan masih berlangsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
“Kan SLHS itu banyak persyaratan, dari persyaratan itu masih proses di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Tadi kami sudah asistensi dengan dinas, mereka (SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03) sudah mengajukan. Cuma mereka masih proses untuk persyaratan,” jelas Izzi.
Selama pemeriksaan, tim Kemenkes juga menelusuri pencucian peralatan, penyuplai bahan baku, hingga sistem pengelolaan dapur.
“Kami melakukan pengawasan dan pembinaan supaya SPPG ini kalau beroperasi lagi lebih baik sesuai syarat-syarat sertifikat laik higiene sanitasi,” terangnya.
Meski demikian, Izzi menegaskan keracunan tidak selalu berasal dari satu faktor tunggal.
“Kami masih mempelajari celahnya ada di mana, apakah di penerimaan bahan baku, pemasakan, pendistribusian, atau di penerima manfaat di sekolah. Karena hasil labnya belum ada,” tandasnya.
