Pintasan.co, Jakarta – Kebijakan dalam pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi topik hangat di tengah publik.
Meski susunan menteri belum diumumkan, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar, mengungkap tiga kriteria utama calon menteri.
Pertama, integritas dan komitmen terhadap anti korupsi menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Prabowo menekankan pentingnya menteri yang bersih dan mampu mendukung visi pemerintahan yang bebas dari korupsi. Ini selaras dengan komitmen Prabowo sejak awal kampanye yang menekankan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama.
Kedua, kompetensi. Dalam formasi kabinet ini, Prabowo menginginkan kabinet zaken, yang artinya menteri-menteri yang terpilih harus ahli di bidangnya. Ini memberi isyarat bahwa keahlian dan kapasitas teknis menjadi prioritas, baik bagi calon yang berasal dari partai politik maupun dari kalangan profesional di luar partai.
Ketiga, loyalitas. Bagi Prabowo, loyalitas terhadap visi dan program pembangunan nasional sangat penting. Menteri yang terpilih diharapkan mampu bekerja tegak lurus di bawah komando Prabowo sebagai “kapten kapal”, tanpa menyimpang dari agenda yang telah ditetapkan.
Selain tiga syarat tersebut, Dahnil menyatakan bahwa kabinet akan memprioritaskan anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) sambil tetap membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat lain yang memenuhi kriteria.
Isu mengenai penambahan jumlah kementerian hingga 44 pos juga sempat mencuat, namun hingga kini belum ada konfirmasi pasti. Yang jelas, akan ada perubahan dalam struktur kementerian, termasuk pemecahan dan penggabungan beberapa kementerian yang ada.
Dengan prinsip integritas, kompetensi, dan loyalitas, Prabowo tampaknya berusaha membentuk kabinet yang tidak hanya solid secara politik, tetapi juga mumpuni dalam menjawab tantangan pembangunan nasional.
