Pintasan.co, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini mengungkapkan langkah-langkah reformasi yang signifikan yang telah dilakukannya di Kementerian Keuangan, khususnya terkait tunjangan kinerja (tukin).
Dalam acara peluncuran buku biografi resminya yang berjudul “NO LIMITS: Reformasi Dengan Hati,” Sri Mulyani berbagi wawasan mendalam tentang pengalamannya di pemerintahan serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola pegawai negeri.
Sebagai mantan Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEBUI), Sri Mulyani menjelaskan bagaimana ia terkejut ketika mengetahui bahwa gaji peneliti di lembaga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
Ia mengungkapkan, “Gaji seorang peneliti jauh lebih tinggi dari gaji Ditjen Pajak. Saya berpikir, bagaimana mungkin gaji mereka lebih besar, padahal Ditjen Pajak memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menentukan arah ekonomi republik ini.”
Kondisi ini memicu Sri Mulyani untuk memikirkan reformasi yang dapat meningkatkan kinerja dan integritas pegawai di kementeriannya. Saat ia memasuki pemerintahan, ia menerima masukan untuk merombak struktur gaji dan tunjangan.
Dalam perencanaannya, ia mengajukan beberapa skenario kenaikan gaji, mulai dari 30%, 40%, hingga 60%. Namun, setelah menganalisis lebih jauh, Sri Mulyani menyadari bahwa kenaikan gaji yang kecil tidak akan cukup untuk memotivasi pegawai untuk bekerja secara optimal.
“Ketika saya melihat angka-angka tersebut, saya menyadari bahwa dengan gaji yang rendah, saya tidak bisa meminta pegawai untuk bekerja keras. Jika gaji mereka habis dalam waktu singkat, bagaimana mereka bisa fokus pada pekerjaan?” jelasnya.
Dari sinilah muncul ide untuk menaikkan tunjangan kinerja, dengan opsi yang jauh lebih besar—antara 100% hingga 300%. Sri Mulyani akhirnya memilih opsi kenaikan 300%, yang menurutnya merupakan langkah krusial untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik bagi pegawai.
Namun, langkah ini tidak lepas dari kontroversi. Sri Mulyani mencatat bahwa keputusan tersebut mendapatkan tanggapan negatif dari publik, yang khawatir akan dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia berargumen bahwa tunjangan ini telah dipersiapkan sebelumnya dalam bentuk honorarium untuk rapat, kunjungan, dan kegiatan lainnya.
Sebelumnya, pegawai sering kali memanfaatkan perjalanan dinas untuk mendapatkan penghasilan tambahan, menciptakan budaya manipulasi yang merugikan.”Ketika pegawai merasa perlu berpura-pura melakukan perjalanan dinas atau rapat untuk mendapatkan uang, kita tahu ada yang salah dengan sistem yang ada.
Birokrasi seharusnya bersifat terhormat dan dapat dipercaya,” tegas Sri Mulyani. Ia menginginkan agar reformasi ini tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga membawa perubahan mendasar dalam perilaku dan sikap pegawai negeri.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan efisien, perlu ada keseimbangan antara kesejahteraan pegawai dan integritas dalam menjalankan tugas. “Kenaikan tunjangan kinerja adalah langkah awal, tetapi itu bukan satu-satunya solusi. Kita juga perlu memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan kinerja, dan memastikan bahwa pegawai memahami tanggung jawab mereka,” katanya.
Dengan reformasi ini, Sri Mulyani berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, di mana pegawai tidak hanya merasa dihargai secara finansial, tetapi juga termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik bagi negara. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki citra birokrasi di mata masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Secara keseluruhan, Sri Mulyani menekankan pentingnya kolaborasi dalam reformasi ini. “Kami tidak bisa melakukan ini sendirian. Diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik pegawai, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keberhasilan reformasi ini,” pungkasnya.
Dengan tekad dan visi yang jelas, Sri Mulyani berkomitmen untuk membawa Kementerian Keuangan menuju era baru yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam mengelola sumber daya manusia yang lebih baik.
