Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat menghentikan sementara pemrosesan visa bagi warga dari 75 negara di dunia. Kebijakan ini diumumkan pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai bagian dari pengetatan aturan imigrasi terbaru, dan mulai berlaku pada 21 Januari 2026.
Departemen Luar Negeri AS menjelaskan, penangguhan visa menyasar negara-negara yang warganya dinilai kerap menjadi beban sistem kesejahteraan publik Amerika Serikat. Pemerintah AS menegaskan pembekuan akan berlangsung hingga ada jaminan bahwa pendatang baru tidak membebani keuangan negara.
Kebijakan tersebut tidak berlaku bagi pemohon visa non-imigran, termasuk visa turis dan perjalanan bisnis jangka pendek. Meski begitu, langkah ini tetap berdampak luas karena mencakup puluhan negara, salah satunya Thailand yang merupakan anggota ASEAN. Pemerintah AS tidak merinci alasan khusus pemilihan Thailand dalam daftar tersebut.
Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Presiden Trump terus mendorong kebijakan imigrasi ketat. Ia berkomitmen menjalankan deportasi besar-besaran, membatasi sejumlah program visa, serta memangkas kuota penerimaan pengungsi. Pemerintahannya juga meningkatkan operasi penahanan dan deportasi imigran ilegal di berbagai kota besar AS.
Data pemerintah AS menunjukkan lebih dari 100 ribu visa telah dicabut sejak Trump menjabat. Selain itu, ratusan ribu orang telah dideportasi, sementara jutaan lainnya memilih meninggalkan Amerika Serikat secara sukarela.
Pengamat kebijakan imigrasi menilai kebijakan ini sebagai salah satu langkah paling keras dalam sejarah AS. Jika digabungkan dengan larangan perjalanan sebelumnya, pemerintahan Trump kini tercatat telah menangguhkan atau melarang visa imigran dari sekitar 90 negara, dengan mayoritas berasal dari kawasan Afrika.
Meski pemerintah AS belum merilis daftar resmi, laporan Associated Press menyebutkan 75 negara yang terdampak berasal dari berbagai kawasan, termasuk Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur.
