Pintasan.co, Yogyakarta – Tunjangan rumah bagi anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan saat ini ramai diperbincangkan publik. Jumlah tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan warga Yogyakarta.
Seorang warga Bantul bernama Fian menilai, gaji dan tunjangan yang diterima DPR sejatinya sudah memadai. Ia berpendapat, tunjangan memang dibutuhkan, namun harus sejalan dengan peningkatan kualitas kinerja para wakil rakyat.
“Ternyata gaji DPR itu berkali-kali lipat, mungkin 50 kali lipat UMR Jogja, nyesek sih. Apalagi kan selama ini kinerja DPR banyak disorot masyarakat. Sebenarnya tunjangan-tunjangan yang tidak perlu dihapus saja, termasuk yang rumah itu,” katanya, Rabu (20/08/2025).
Ia menilai besaran tunjangan DPR saat ini juga tidak sesuai dengan efisiensi anggaran yang digembar-gemborkan pemerintah. Menurut dia, take home pay DPR di angka Rp 30 hingga 40 juta sudah cukup.
“Sebenarnya tunjangan itu perlu untuk DPR, namun di saat kondisi seperti ini harapannya empati dikedepankan. Masyarakat sedang kesulitan, dan pemerintah juga mendengungkan efisiensi. Mending untuk membantu rakyat, terutama soal lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Hal yang tak jauh berbeda juga disampaikan oleh Saras. Menurut dia, tunjangan yang diberikan kepada DPR sudah cukup banyak. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, tunjangan DPR justru semakin membebani masyarakat.
“Pendapatan peemerintah itu kan dari pajak, rakyat juga membayar pajak. Tunjangan DPR rasanya tidak pas saja, karena rakyat kena pajak sana-sini, ada isu BPJS Kesehatan juga mau naik. Kebutuhan masyarakat semakin tinggi, tetapi tunjangan DPR yang naik,” ungkapnya.
Ia pun merasa kesal karena tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta. Hal itu karena para anggota DPR dirasa dari golongan menengah atas.
“Rakyatnya susah payah untuk bisa punya rumah, sekadar ngontrak aja harus mikir mana yang lebih murah. Lagian yang jadi DPR itu kan orang mampu, banyak artis-artis yang jadi DPR, masa iya dapat tunjangan rumah Rp 50 juta. Kasihan rakyatnya dong,” imbuhnya.
