Pintasan.co, Luwu Timur – Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, turut hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Aswakada) se-Indonesia yang berlangsung pada 2–4 Juli 2025 di Hotel New Saphir, Yogyakarta.
Forum ini menjadi tonggak penting perubahan resmi Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) menjadi organisasi baru bernama Aswakada, yang diharapkan semakin memperkuat peran wakil kepala daerah di seluruh Indonesia.
Sebagaimana dilansir warta.luwutimurkab.go.id, Munas perdana ini mengangkat tema “Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045”.
Tema tersebut mencerminkan tekad bersama untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.
Saat membuka acara, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional di tingkat daerah sangat bergantung pada solidnya kerja sama kepala daerah dengan wakil kepala daerah.
Ia menyebut, posisi wakil kepala daerah memiliki fungsi strategis untuk memastikan kelangsungan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif.
“Kegiatan ini tidak hanya penting secara strategis, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen wakil kepala daerah dalam menjaga stabilitas pemerintahan, menjembatani koordinasi lintas perangkat daerah, serta memastikan keberlanjutan program pembangunan nasional,” tutur Anwar, dikutip dari warta.luwutimurkab.go.id (4/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Hj. Puspawati menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam Munas I Aswakada adalah bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memperkuat peran wakil kepala daerah sebagai mitra strategis bupati dalam mendukung berbagai agenda pembangunan.
“Munas ini menjadi momentum refleksi dan konsolidasi bersama agar tercipta sinergi lintas daerah yang solid demi kemajuan Indonesia,” ujar Puspawati, dikutip dari warta.luwutimurkab.go.id (4/7/2025).
Munas I Aswakada turut membahas sejumlah agenda penting, antara lain pengesahan legalitas organisasi, deklarasi ketua umum Aswakada periode 2025–2029, serta penyusunan program kerja nasional.
Acara ini diikuti oleh 289 wakil kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Kehadiran ratusan wakil kepala daerah tersebut menunjukkan keseriusan dalam memperkuat pemerintahan daerah yang inklusif, kolaboratif, dan kompetitif.
