Pintasan.co, Yogyakarta– Pemerintah berkomitmen menekan praktik pengoplosan beras yang merugikan masyarakat dengan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sebagai pusat distribusi bahan pangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku pengoplosan beras.
“Ya kalau ada yang rugikan rakyat, tindak tegas,” kata Zulkifli Hasan saat meninjau KDMP Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY, Sabtu (19/7/2025).
Pembentukan KDMP dan KKMP dilakukan di lebih dari 80 ribu titik, dan peluncurannya akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7) besok.
Zulkifli menjelaskan bahwa koperasi desa dan kelurahan ini akan menjadi sarana permanen pemerintah dalam mencegah praktik curang seperti pengoplosan maupun manipulasi harga beras di pasaran.
Selain itu, koperasi juga akan difungsikan sebagai lokasi penyaluran bantuan dan program sosial pemerintah.
“Harga berasnya Rp14.500, disubsidi jadi Rp12.500. Ada selisih Rp2 ribu kan, dicampur jualannya Rp13.500. Masih untung, tapi rakyat dirugikan,” katanya.
“Makanya Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan itu menjadi salah satu infrastrukturnya pemerintah untuk pasar murah, bagi sembako, operasi pasar, untuk pembagian-pembagian program-program sosial lainnya. Pemerintah belanja di Kopdes,” sambungnya.
Zulkifli juga menyebut KDMP dan KKMP diproyeksikan menjadi pusat belanja bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Makanya kita akan cepet kerjaan, termasuk nanti makan bergizi belanjanya di Kopdes karena tiap kelurahan ada,” pungkasnya.
