Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan empat kementerian untuk mengevaluasi berbagai opsi dan skema dalam upaya penyelamatan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dari ancaman PHK setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.
Kementerian yang diminta untuk terlibat adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa opsi dan skema penyelamatan ini akan segera dipaparkan setelah keempat kementerian menyelesaikan pembahasan rencana tersebut.
“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan para karyawan tetap memiliki penghidupan,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Jumat (25/10).
Menurut Agus, prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga agar karyawan tetap bekerja dan memastikan operasional perusahaan berjalan sehingga ancaman PHK bisa dihindari.
Putusan pailit terhadap Sritex dikeluarkan oleh PN Semarang pada Rabu (23/10) setelah permohonan salah satu kreditor, PT Indo Bharat Rayon, untuk membatalkan perjanjian damai yang sebelumnya disepakati pada 2022, diterima.
Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi, menyatakan bahwa rencana perdamaian PKPU tersebut dibatalkan oleh pengadilan.
Menghadapi putusan itu, pihak Sritex mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). GM HRD Sritex Group, Haryo Ngadiyono, menjelaskan bahwa kegiatan operasional perusahaan masih berlangsung normal meski ada putusan pailit.
“Kami sudah melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung,” ujar Haryo pada Jumat (25/10), seperti dikutip Detik Jateng.
Haryo juga menyebutkan bahwa perusahaan tidak akan melakukan PHK massal jika proses hukum melalui kasasi masih memungkinkan.
Menurutnya, status pailit bukanlah hasil keputusan internal perusahaan, melainkan dari pihak ketiga, sehingga masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini.
