Pintasan.co, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menyelesaikan konflik agraria di 18.015 bidang tanah sebagai bagian dari program reforma agraria.
Capaian ini mendapat pujian karena menunjukkan kinerja yang baik dalam menyelesaikan sengketa tanah di berbagai daerah.
“Secara keseluruhan, kinerja reforma agraria di Jateng sudah cukup baik. Banyak permasalahan sengketa dan status tanah yang sudah diselesaikan,” ujar Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, Minggu (15/12/2024).
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha PT. Sinar Kartosuro seluas 198 hektar di Kabupaten Semarang, serta redistribusi tanah timbul seluas 1.178 hektar di Kabupaten Cilacap.
Meskipun telah mencapai berbagai kemajuan, Sumarno menekankan pentingnya optimalisasi kinerja tim GTRA di tingkat kabupaten/kota.
Reforma agraria merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah, sehingga program ini harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kami harap pemerintah kabupaten/kota bisa mengalokasikan anggaran untuk reforma agraria, karena ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Sumarno.
Hingga saat ini, hanya ada 8 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah mengintegrasikan program reforma agraria dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Wilayah-wilayah tersebut antara lain Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Sragen, Temanggung, Demak, Kendal, Klaten, dan Pemalang.
Sri Yanti Achmad, Plt Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah, memberikan apresiasi kepada kedelapan kabupaten/kota yang telah mengalokasikan dana untuk reforma agraria.
Langkah ini dianggap sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program reforma agraria.
“Ini adalah bukti bahwa pemerintah daerah serius dalam menyukseskan agenda reforma agraria yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat,” terang Sri.
