Pintasan.co, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa hanya sekitar setengah dari anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 500 triliun yang berhasil tepat sasaran.
Hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) dalam lima tahun terakhir.
“Dalam lima tahun terakhir, saya menyaksikan sendiri tantangan besar yang dihadapi dalam memastikan efektivitas program perlindungan sosial. Dari total anggaran bansos Rp500 triliun, hanya separuhnya yang benar-benar sampai kepada penerima yang berhak,” ujar Luhut melalui akun Instagramnya, @luhut.pandjaitan, pada Jumat (7/2/2025).
Luhut menilai adanya beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran, seperti data penerima yang tumpang tindih, penerima yang tidak memenuhi syarat, serta sebagian masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Untuk itu, Luhut melakukan pertemuan dengan Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, guna memperbaiki dan memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran ke depannya.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi program bansos, agar setiap bantuan yang diberikan benar-benar mencapai penerima yang tepat, dengan jumlah yang sesuai, dan memberikan manfaat yang optimal.
“Langkah awal yang kami lakukan adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga basis data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE. Konsolidasi ini nantinya akan diuji silang dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Kemendagri (SIAK), sehingga hasilnya lebih akurat. Saya bersyukur karena BPS telah menyelesaikan proses integrasi data ini, termasuk informasi detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” tambah Luhut.
Luhut juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyinkronkan data penerima manfaat bansos dengan program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG.
Langkah ini menjadi bagian dari ekosistem digital pemerintahan, GovTech, yang ditargetkan selesai pada 17 Agustus mendatang.
“Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran atau penyimpangan. Dengan langkah besar ini, saya percaya kami sedang membangun fondasi baru untuk sistem perlindungan sosial yang lebih tepat, transparan, dan berkeadilan,” ujar Luhut.
