Pintasan.co, Jakarta – Departemen Kehakiman AS secara diam-diam memberi tahu pejabat Eropa bahwa AS telah memutuskan untuk menarik diri dari koalisi internasional yang bertugas menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perang di Ukraina.
Keputusan ini, yang termasuk menyelidiki Presiden Rusia Vladimir Putin, dilaporkan oleh The New York Times pada Senin (17/3).
Langkah ini mencerminkan perubahan dalam kebijakan AS, yang sebelumnya di bawah komitmen Presiden Joe Biden untuk memastikan Putin bertanggung jawab atas kejahatan perang yang terjadi selama konflik.
AS akan menarik diri dari International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine, sebuah inisiatif yang dimulai pada 2023 di bawah pemerintahan Biden.
Keputusan ini juga menunjukkan pergeseran kebijakan AS menuju arah yang lebih mirip dengan sikap pro-Rusia pada era pemerintahan Trump.
Koalisi tersebut dibentuk untuk mengejar pertanggungjawaban pemimpin Rusia serta sekutunya di Belarus, Korea Utara, dan Iran, terkait kejahatan yang dikategorikan sebagai agresi menurut hukum internasional, seperti pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain tanpa dasar pembelaan diri.
Menurut sumber yang mengetahui keputusan tersebut, pemberitahuan resmi disampaikan melalui email pada Senin (17/3) kepada staf dan anggota organisasi induk koalisi, Eurojust (EU Agency for Criminal Justice Cooperation).
AS adalah satu-satunya negara di luar Eropa yang bergabung dengan kelompok ini, mengirimkan seorang jaksa senior dari Departemen Kehakiman untuk bergabung dengan penyelidik dari Ukraina, negara-negara Baltik, dan Rumania di Den Haag, Belanda.
Selain menarik diri dari koalisi ini, pemerintahan Trump juga mengurangi kegiatan War Crimes Accountability Team, yang dibentuk pada 2022 oleh Jaksa Agung Merrick B. Garland untuk mengawasi upaya AS dalam menuntut Rusia atas dugaan kekejaman perang.
“Tidak ada tempat bersembunyi bagi penjahat perang,” kata Garland saat pembentukan tim tersebut, menambahkan bahwa Departemen Kehakiman akan mengejar semua jalur pertanggungjawaban terhadap mereka yang terlibat dalam kejahatan perang dan kekejaman lainnya di Ukraina.
Selama pemerintahan Biden, tim ini telah membantu Ukraina dengan memberikan dukungan logistik, pelatihan, dan bantuan dalam penyelidikan kejahatan perang Rusia.
Pada Desember 2023, jaksa AS untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun menggunakan undang-undang kejahatan perang untuk mendakwa empat tentara Rusia yang dituduh menyiksa seorang warga AS di Kherson, Ukraina.
Dalam beberapa pernyataan terakhirnya, Trump menunjukkan kedekatannya dengan Putin dan mengkritik Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, menyebut bahwa Ukraina seharusnya tidak memulai perang dengan Rusia dan menyarankan mereka bisa saja mencapai kesepakatan.
Di media sosial, Trump menyebut Zelenskyy sebagai “diktator tanpa pemilu” dan mengkritik kepemimpinannya.
Pemerintahan Trump tidak memberikan penjelasan spesifik terkait keputusan untuk menarik diri dari kelompok penyelidik tersebut, namun sumber yang mengetahui langkah itu menyebut keputusan ini diambil untuk mengalihkan sumber daya ke tempat lain.
Sumber-sumber tersebut berbicara tanpa izin untuk membahas keputusan ini secara terbuka.
Sejak masa kepemimpinan Trump, Departemen Kehakiman AS juga membubarkan unit yang menangani dugaan campur tangan asing dalam pemilu AS, termasuk yang melibatkan Rusia, serta penegakan sanksi terhadap Rusia.
