Pintasan.co, Jakarta – Kabinet Prabowo Subianto diperkirakan akan mengalami perubahan besar dalam struktur dan jumlah kementerian.Berdasarkan informasi yang diterima pada 22 September 2024, jumlah kementerian di bawah pemerintahan Prabowo akan bertambah signifikan menjadi 44. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan 34 kementerian yang ada pada masa pemerintahan Joko Widodo.
Dari 44 kementerian tersebut, enam di antaranya akan menjadi kementerian koordinator, dengan penambahan dua posisi baru. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, misalnya, direncanakan akan diubah namanya menjadi Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Investasi. Selain itu, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan akan dipecah menjadi dua, yaitu Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Hukum.
Penambahan kementerian koordinator ini dikabarkan akan diprioritaskan untuk para ketua umum partai politik yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Ketua Tim Sinkronisasi, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa perubahan ini masih bersifat dinamis.
Selain perubahan pada kementerian koordinator, sejumlah kementerian teknis juga direncanakan akan dipecah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan dipisah menjadi dua kementerian baru, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Sementara itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan akan dipindahkan ke Kementerian Pariwisata, yang berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan.
Perubahan lainnya termasuk pemecahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian, serta pemisahan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Selain itu, Prabowo juga dikabarkan akan mengubah Kementerian BUMN menjadi lembaga holding yang mirip dengan model Temasek di Singapura. Kementerian BUMN yang pertama kali dibentuk pada 1998, akan berfungsi untuk mengawasi dan mengelola berbagai perusahaan milik negara dengan struktur yang lebih ramping dan efisien.
