Pintasan.co, Pati – Ratusan warga Pati menggelar aksi di Alun-alun Simpang Lima pada Senin (25/8/2025) dengan cara berbeda, yaitu mengirim surat massal ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Isi surat tersebut berisi desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek perawatan dan pembangunan jalur kereta api di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
Sejak pagi, warga berdatangan ke Posko Masyarakat Pati Bersatu untuk mengambil formulir surat yang telah disediakan koordinator aksi sehingga mereka bisa lebih mudah menyampaikan aspirasinya.
“Kami hanya menyediakan formatnya saja. Tapi setiap surat ditulis dengan identitas asli warga. Jadi jelas ini murni aspirasi rakyat, bukan rekayasa,” kata Teguh Istiyanto, koordinator aksi.
Teguh menjelaskan, pihaknya menargetkan sebanyak 5.000 surat bisa terkirim ke KPK. Namun, tidak seluruh warga datang langsung ke Alun-alun.
Sebagian masyarakat memilih mengirimkan surat melalui kantor pos di kecamatan masing-masing, seperti Tayu, Kayen, Cluwak, Sukolilo, hingga Winong.
“Yang penting ini benar-benar suara masyarakat, jadi warga kirim sendiri, bahkan dengan biaya sendiri,” jelas Teguh.
Salah satu warga Margoyoso, Nurul Utami, mengaku tergerak mengirim surat karena menilai Sudewo tidak lagi layak memimpin Pati.
“Harapan saya KPK segera menegakkan keadilan. Kalau pemimpin sudah terlibat korupsi, sebaiknya tidak lagi menjabat,” ujarnya.
Nurul menambahkan, aksi ini adalah ikhtiar masyarakat selain menunggu proses pemakzulan yang saat ini masih berjalan di DPRD Pati.
“Kalau pansus tidak bisa, kami berharap KPK bisa menindaklanjuti. Kalau pun tidak, ya kami pasrah ke Tuhan,” katanya.
Aksi pengiriman surat massal ini menjadi perbincangan warga Pati.
Banyak yang menyebut langkah ini sebagai bentuk perlawanan moral warga terhadap dugaan praktik korupsi di daerahnya.
Koordinator aksi menegaskan, gerakan ini bukan agenda politik, melainkan murni suara rakyat yang ingin Pati bebas dari pemimpin yang diduga bermasalah.
