Pintasan.co, Jakarta – Keberadaan tumpukan kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk setelah banjir bandang menghantam Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kini menjadi sorotan besar. Pemerintah memastikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah bergerak untuk menelusuri asal-usul kayu misterius tersebut.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna memastikan investigasi dilakukan secara menyeluruh.
“Yang jelas nantikan fakta-fakta di media akan didalami. Apakah itu memang bencana alam atau seperti apa,” kata Anang, Selasa (2/12/2025).
Anang menegaskan, penindakan hukum akan diambil jika ditemukan unsur pelanggaran.
“Kalau memang ada perbuatan manusia, ketika nanti ada di situ ada unsur kesengajaan, pastinya penegak hukum ke depan akan mengambil tindakan hukum,” tegas Anang.
Satgas PKH beranggotakan berbagai lembaga, mulai dari TNI, Polri, Kejagung hingga Kementerian Kehutanan. Kayu-kayu yang terseret banjir sebelumnya sempat menjadi perbincangan publik dan mendapat perhatian anggota DPR RI.
Kemenhut: Diduga Kayu dari PHAT, namun Potensi Praktik Ilegal Tidak Disingkirkan
Kementerian Kehutanan juga telah melakukan analisis awal. Dirjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyebut dugaan sementara kayu tersebut berasal dari pemegang hak atas tanah (PHAT) yang berada di area penggunaan lain (APL).
“Kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi Kehutanan, dalam hal ini adalah SIPPUH, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan,” kata Dwi, Sabtu (29/11).
Namun, ia menambahkan bahwa kemungkinan adanya aktivitas ilegal masih tetap terbuka karena kayu kini berserakan mulai dari permukiman hingga wilayah pantai.
Menko PMK Pastikan Satgas Sudah Bekerja, Kapolri Turunkan Tim Gabungan
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Pratikno menegaskan bahwa Satgas PKH telah turun langsung ke lapangan.
“Saat ini Satgas PKH sudah turun tangan menelusuri gelondongan kayu,” kata Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
Ia menyatakan pemerintah tak hanya fokus menyalurkan bantuan, tetapi juga membangun kembali kepercayaan korban.
“Kami mohon maaf jika penanganan banjir masih terdapat kekurangan,” jelas dia.
Pratikno memastikan Presiden memerintahkan percepatan pemulihan di semua sektor.
“Kita harus mengerahkan seluruh sumber daya agar setiap jam, setiap menit, ada perbaikan dan percepatan,” tegas dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan langkah hukum sudah disiapkan.
“Kami secara lisan, besok kami akan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan dan pendalaman terkait peristiwa yang terjadi. Kalau ada pelanggaran hukum, akan diproses,” tegas dia.
Bencana Sumatera Telan Ratusan Nyawa, Jutaan Warga Mengungsi
Data Pusdatin BNPB per Rabu (3/12/2025) menunjukkan tingkat kerusakan dan korban yang sangat besar akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sebanyak 753 jiwa meninggal dunia, 650 orang hilang, dan 2.600 luka-luka.
Total korban terdampak mencapai 3,3 juta jiwa, dengan pengungsi meliputi:
- 106.200 di Sumatera Barat
- 538.000 di Sumatera Utara
- 1,5 juta di Aceh
Kerusakan fasilitas turut meluas, termasuk 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rusak ringan, dan 3.700 rusak sedang, serta kerusakan pada jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, dan fasilitas kesehatan.
Investigasi asal-usul kayu gelondongan kini menjadi fase penting dalam menentukan apakah bencana diperparah aktivitas ilegal di kawasan hulu. Publik menanti hasilnya, sementara pemerintah menegaskan bahwa tidak ada toleransi jika ditemukan pelanggaran hukum.
