Pintasan.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi kritik sejumlah pihak yang mendorong pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional atas peristiwa banjir dan longsor di Pulau Sumatra.
Presiden menegaskan bahwa kondisi di lapangan saat ini masih terkendali dan terus dipantau secara intensif oleh pemerintah.
Prabowo menegaskan pemerintah telah mengambil langkah cepat dan tidak tinggal diam dalam menangani bencana di wilayah terdampak.
“Ada yang mendesak agar ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Padahal kita sudah mengerahkan kekuatan di tiga provinsi dari total 38 provinsi. Situasinya terkendali dan terus saya pantau,” ujar Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah berencana membentuk badan atau satuan tugas khusus untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.
Ia juga memastikan pemerintah segera membangun hunian sementara serta hunian tetap bagi warga yang terdampak banjir dan longsor.
Selain itu, Prabowo mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah mengerahkan sekitar 50 ribu personel gabungan TNI dan Polri ke wilayah terdampak bencana.
Tak hanya personel, pemerintah juga mengoperasikan lebih dari 60 unit helikopter serta belasan pesawat untuk mendukung evakuasi, distribusi logistik, dan penanganan darurat di lapangan.
“Kita sudah mengerahkan 50 ribu personel TNI dan Polri, setara dengan 50 batalyon, ke daerah terdampak. Jadi jika ada yang mengatakan negara tidak hadir, itu tidak benar,” kata Prabowo.
Presiden pun mengingatkan agar semua pihak tetap waspada terhadap narasi yang menyebut negara absen dalam penanganan bencana, karena menurutnya ada pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda tersendiri.
“Kita tetap harus waspada terhadap unsur-unsur yang memang memiliki kepentingan lain,” pungkasnya.
