Pintasan.co, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat untuk melanjutkan sejumlah kebijakan sosial ekonomi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Kebijakan ini, yang mencakup penyaluran bantuan sosial dan penyediaan kredit usaha, serta pelaksanaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), bertujuan untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0% dalam dua tahun pertama masa pemerintahannya.
Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengatasi persoalan mendesak tersebut, terutama ketika 12,7% responden survei menyatakan kemiskinan sebagai isu yang memerlukan penanganan segera.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024 mengungkapkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,03%, namun masih terdapat 25,22 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menandakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tetap merupakan agenda kritis.
Dalam rencana strategisnya, Prabowo menargetkan penurunan kemiskinan relatif hingga 5% pada akhir tahun 2029, sambil mempertahankan tekadnya untuk melanjutkan pencapaian pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia.
Langkah-langkah kebijakan yang direncanakan mencakup penerusan program sosial seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta perluasan akses kredit usaha bagi sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
Upaya ini diharapkan tidak hanya menurunkan kemiskinan ekstrem, tetapi juga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia hingga mencapai tingkat yang sangat tinggi di atas 80 pada tahun 2029.
Strategi ini merupakan bagian dari visi jangka panjang Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2045.
