Pintasan.co, Luwu Timur – Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam bersama Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler memimpin Rapat Koordinasi yang dihadiri para Asisten dan Staf Ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Bupati, Rabu (24/12/2025).
Dalam arahannya, Bupati Irwan menegaskan perlunya peningkatan kewaspadaan dan pengamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.
Ia mengajak seluruh unsur, mulai dari TNI-Polri, Satpol PP, hingga masyarakat, untuk bersama-sama memperkuat patroli dan pengawasan guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
“Kita perlu lebih intens melakukan patroli serta memantau aktivitas yang berpotensi merugikan masyarakat,” tegas Irwan, sebagaimana dikutip dari chaneltipikor.com (24/12/2025).
Ia juga menaruh perhatian khusus pada wilayah yang dinilai rawan penyalahgunaan narkoba.
Bupati meminta OPD terkait agar aktif melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan, terutama di lingkungan sekolah, guna menekan kekhawatiran masyarakat.
Selain membahas isu keamanan, rapat turut menyinggung peluang ekonomi dari rencana investasi perusahaan baru, PT IHIP, yang diproyeksikan menyerap sekitar 17.000 tenaga kerja lokal.
Bupati Irwan menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengawal proses tersebut, termasuk memberikan masukan dan pengawasan yang konstruktif.
“Kita harus memastikan proses perekrutan berjalan sesuai harapan, dengan mengutamakan tenaga kerja lokal yang memiliki kualifikasi dan keterampilan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, khususnya menjaga kualitas tanah, udara, dan air demi keselamatan serta kenyamanan masyarakat Luwu Timur.
Menutup rapat, Bupati Irwan mengajak seluruh jajaran untuk terus memperkuat kolaborasi demi kemajuan daerah.
Ia menegaskan setiap program OPD harus dijalankan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan program prioritas pemerintah daerah.
