Pintasan.co – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah secara sadar memperlebar defisit anggaran hingga mendekati batas 3 persen untuk menjaga perekonomian nasional dari risiko krisis seperti yang terjadi pada 1997–1998.
Purbaya menegaskan, kebijakan tersebut bukan keputusan yang diambil dengan mudah. Namun, langkah itu dinilai penting untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan perlambatan yang sedang dihadapi Indonesia.
“Dari sisi pemerintah, belanja dan berbagai kebijakan lain saya pastikan bertujuan membalikkan arah ekonomi. Dampaknya memang defisit fiskal melebar, tetapi itu langkah yang perlu. Kalau tidak, kita bisa mengalami krisis seperti 1998 lagi,” ujar Purbaya dalam Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026.
Berdasarkan data sementara, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dibandingkan target awal defisit APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 2,53 persen PDB, sekaligus mendekati batas maksimal defisit 3 persen sebagaimana diatur undang-undang.
Sementara itu, untuk APBN 2026, pemerintah dan DPR telah menyepakati target defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
Purbaya mengakui, kebijakan memperlebar defisit fiskal menuai kritik dari sejumlah kalangan. Namun, ia menjelaskan bahwa secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Konsekuensinya, sejumlah belanja negara harus dipangkas.
Di tengah tren perlambatan ekonomi, Purbaya memilih menerapkan kebijakan fiskal bersifat counter cyclical dengan meningkatkan belanja pemerintah, baik melalui program bantuan sosial maupun pemberian insentif pajak. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kalau fiskal kita perlambat, ekonomi justru makin turun. Kalau pajak dinaikkan, juga akan makin jatuh. Karena itu saya tidak pernah menaikkan tarif pajak dan bea cukai, tetapi memastikan strategi yang ada dijalankan,” ucapnya.
Menurut Purbaya, pelebaran defisit merupakan biaya yang harus ditanggung pemerintah demi membalikkan arah ekonomi nasional. Meski demikian, ia menegaskan komitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.
“Ini memang cost yang harus dibayar untuk menguatkan ekonomi. Tapi yang terpenting, keberlanjutan fiskal tetap kita jaga,” pungkasnya.
