Pintasan.co, Lamongan – Selama bulan ramadan sejumlah warganet maupun masyarakat se Indonesia mengeluhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai kurang layak hingga penyajian tidak sesuai harapan.
Begitu juga di Lamongan sejumlah warga mengeluhkan dan mengadukan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai kurang layak hingga penyajian tidak sesuai harapan selama Ramadan.
Menindaklanjuti aduan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengumpulkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Lamongan di Aula Gedung Pemkab, Kamis (26/2/2026).
Ketua Satgas MBG Lamongan, Mohammad Nalikan mengatakan, langkah itu dilakukan untuk menyinkronkan kebijakan layanan MBG selama bulan puasa.
“Kami menerima pengaduan dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun WhatsApp ke Satgas. Hari ini kami kumpulkan seluruh kepala SPPG untuk menyinkronkan kebijakan layanan di bulan Ramadan,” kata M Nalikan kepada wartawan di sela-sela acara yang berlangsung di Gedung Lantai 7 Gedung Pemkab Lamongan, Kamis (26/2/2025).
Nalikan yang juga menjabat Sekda Lamongan mengakui, pada awal Ramadan sejumlah SPPG masih dalam tahap penyesuaian menu. Hal itu berdampak pada kualitas layanan yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
“Memang awal-awal masih proses penyesuaian. Tapi setelah kami kroscek mekanisme dan SOP di SPPG, ke depan kami harapkan layanan MBG lebih baik, baik dari sisi kualitas gizi, bentuk sajian maupun keamanannya,” katanya.
Ia juga menegaskan sistem pembiayaan MBG menggunakan skema at-cost atau sesuai biaya riil makanan yang diproduksi.
“Kalau makanan yang dimasak nilainya Rp 7.000, maka dibayar Rp 7.000. Bukan karena pagunya Rp 8.000 lalu tetap dibayar Rp 8.000. Kalau nilainya Rp 9.000, ya diserap Rp 9.000. Ini yang mungkin belum banyak dipahami masyarakat,” jelasnya.
Menurut Nalikan, harga bahan pangan mengacu pada pedoman Harga Eceran Tertinggi (HET) serta survei rutin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap pekan. Selain kualitas menu, Pemkab juga menyoroti ketepatan distribusi makanan ke sekolah-sekolah agar tidak terlambat saat jam pembagian.
Selama Ramadan, Nalikan menyebut terkait aduan keluhan menu kering memang ada, namun tidak terjadi di seluruh SPPG.
“Beberapa ada keluhan, tapi banyak juga yang sudah berjalan baik. Mungkin ini soal kesiapan di awal Ramadan saja,” katanya.
Ke depan, Satgas MBG memastikan evaluasi akan terus dilakukan. Pemkab Lamongan bahkan berencana membentuk koordinator di tingkat kecamatan untuk memperkuat pengawasan layanan MBG di lapangan.
“Kalau masih terjadi hal yang sama tentu akan kami evaluasi. Kami tidak segan melakukan evaluasi, nanti akan dibentuk juga koordinator kecamatan,” pungkasnya.
