Pintasan.co, Surabaya – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dirinya bukan sosok yang anti terhadap mekanisme pasar bebas. Namun, menurut Prabowo, pemerintah tetap perlu melakukan intervensi agar sistem ekonomi tidak merugikan masyarakat kecil.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah di Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Prabowo mengaku prihatin masih ada pengusaha besar yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi tanpa memikirkan kepentingan rakyat.
“Saya prihatin dengan peristiwanya bahwa ada seorang atau pimpinan pengusaha yang punya pemikiran-pemikiran yang jahat demi keuntungan yang besar. Ini tidak sesuai dengan dasar berdirinya republik kita,” kata Prabowo.
Ia menegaskan Indonesia dibangun berdasarkan ideologi Pancasila yang mengedepankan asas kekeluargaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Karena itu, Prabowo mengajak seluruh pelaku usaha untuk membangun kolaborasi ekonomi nasional yang saling menguntungkan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.
Menurut dia, Indonesia harus dipandang sebagai sebuah korporasi besar di mana seluruh rakyat merupakan pemegang saham atas kekayaan bangsa.
“Jadi semua bangsa ini satu korporasi artinya seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa Indonesia, berhak atas kekayaan tersebut dan semua pemimpin bertanggung jawab di setiap lapisan,” tegasnya.
Prabowo juga mengingatkan agar tidak ada kolusi antara pejabat dan pengusaha yang dapat merugikan rakyat serta menghilangkan hak masyarakat atas sumber daya nasional.
Meski demikian, Prabowo membantah anggapan bahwa dirinya menolak sistem pasar bebas sepenuhnya. Ia menilai pasar bebas tetap penting, tetapi harus diatur agar kompetisi berjalan adil.
“Tidak benar bahwa saya anti mekanisme pasar bebas, hanya saya mengerti bahwa pasar bebas bisa diselewengkan. Orang-orang miskin disuruh bersaing sama mereka pemodal sangat besar, enggak bisa, enggak mungkin itu,” ujar Prabowo.
Menurutnya, negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan kepada kelompok ekonomi lemah melalui kebijakan afirmatif atau affirmative action.
“Kalau bahasa asingnya itu affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita,” imbuhnya.
Prabowo menegaskan pemerintah akan terus mendorong kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil, termasuk melalui program pemberdayaan desa, koperasi, hilirisasi industri, dan penguatan ketahanan pangan nasional.
