Pintasan.co, Nganjuk – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) mulai beroperasi pada Agustus 2026. Prabowo menyebut capaian tersebut akan menjadi prestasi besar yang jarang ditemukan di negara lain.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
“Saudara-saudara sekalian, dari 1.000 ini dilaporkan kepada saya bahwa pada bulan Agustus kita akan lompat meresmikan 30.000 koperasi. Kalau umpamanya tidak sampai 30.000, kalau hanya sampai 20.000, saya katakan 20.000 ini juga adalah prestasi yang saya kira jarang bisa diketemukan di negara lain,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, pembangunan dan pengoperasian koperasi dalam jumlah besar dalam waktu singkat menunjukkan kemampuan pemerintah bekerja cepat dan terkoordinasi.
“Silakan diadakan suatu research, negara mana yang membangun, meresmikan 20.000 koperasi dalam waktu satu tahun. Saya kira jarang,” katanya.
Prabowo menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah bersama seluruh institusi negara mampu bergerak efektif apabila memiliki strategi dan tekad yang sama.
Ia menegaskan koperasi akan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat lokal.
Menurut dia, Koperasi Merah Putih nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi desa, tetapi juga dilengkapi berbagai layanan penunjang kebutuhan masyarakat.
Prabowo menjelaskan koperasi akan memiliki fasilitas distribusi sembako, pupuk subsidi, layanan logistik, akses kredit murah, hingga penyerapan hasil panen petani.
Dengan sistem tersebut, desa diharapkan tidak lagi bergantung kepada pihak luar dalam memasarkan hasil produksi masyarakat.
“Koperasi ini akan menjadi kekuatan ekonomi rakyat. Desa harus mandiri dan mampu menggerakkan ekonominya sendiri,” ujar Prabowo.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses layanan ekonomi di tingkat desa serta kelurahan di seluruh Indonesia.
