Pintasan.co, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Mufti Anam, mengkritik keputusan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai Rabu (10/6/2026). Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat maupun DPR sebagai lembaga pengawas.
Mufti menilai kenaikan harga BBM non-subsidi dilakukan pada saat daya beli masyarakat masih menghadapi tekanan akibat berbagai tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Kenaikan yang cukup signifikan ini terjadi secara tiba-tiba, tanpa sosialisasi yang memadai, tanpa penjelasan yang utuh kepada masyarakat,” kata Mufti saat dihubungi, Rabu (10/6/2026).
Ia mengungkapkan, Komisi VI DPR RI yang menjadi mitra pemerintah di sektor energi juga tidak menerima informasi ataupun diajak berdiskusi sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Menurut Mufti, pola pengambilan kebijakan semacam itu bukan kali pertama terjadi dan sebelumnya telah berulang kali menjadi catatan DPR dalam fungsi pengawasannya.
“Bahkan DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pun tidak pernah mendapatkan informasi maupun diajak berdiskusi sebelumnya,” ujarnya.
Mufti menegaskan bahwa BBM bukan sekadar komoditas ekonomi biasa, melainkan kebutuhan strategis yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Kenaikan harga BBM, kata dia, berpotensi memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, aktivitas usaha, hingga harga kebutuhan pokok.
Karena itu, ia menilai setiap kebijakan yang berkaitan dengan energi harus dilakukan secara transparan, hati-hati, dan mempertimbangkan kondisi masyarakat secara menyeluruh.
“BBM berpengaruh langsung terhadap biaya transportasi, usaha, distribusi, sampai harga kebutuhan sehari-hari. Maka setiap kebijakan terkait BBM harus dilakukan secara transparan dan penuh empati terhadap kondisi rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mufti juga menyinggung video viral bertajuk My Little Bolu Ketan yang belakangan ramai diperbincangkan publik dan dikaitkan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, video tersebut tidak semata-mata berisi pujian, melainkan merupakan bentuk ekspresi masyarakat yang menyampaikan harapan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kondisi ekonomi rakyat.
“Itu adalah cara rakyat menyampaikan harapan secara baik-baik kepada pemerintah. Ada pesan yang ingin disampaikan bahwa rakyat ingin pemerintah hadir, bekerja lebih keras, dan menjaga agar harga-harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali,” ujarnya.
Mufti selanjutnya mendesak pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai alasan di balik kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut.
Ia juga meminta pemerintah menyampaikan langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan guna melindungi masyarakat dari dampak lanjutan yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut.
“Yang membuat masyarakat kecewa sering kali bukan hanya karena harga naik, tetapi karena mereka merasa tidak diajak bicara dan tidak diberikan penjelasan yang memadai. Tiba-tiba harga berubah, sementara daya beli masih tertekan dan lapangan usaha masih menghadapi berbagai tantangan,” kata Mufti.
Menurutnya, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik menjadi faktor penting agar setiap kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat dapat dipahami dan diterima publik secara lebih baik.
