Pintasan.co, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui penguatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima Abdul Mu’ti di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Usai pertemuan, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian tunjangan bagi para guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Menurutnya, tunjangan bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) kini naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara itu, guru ASN akan menerima tunjangan sebesar gaji pokok yang dimiliki masing-masing.
“Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan. Untuk guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok,” ujar Abdul Mu’ti.
Tunjangan Langsung Masuk Rekening Guru
Selain peningkatan nominal tunjangan, pemerintah juga menerapkan sistem baru dalam penyalurannya. Melalui mekanisme tersebut, tunjangan akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan.
Abdul Mu’ti menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi yang menjadi perhatian Presiden Prabowo, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh para guru.
“Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang masuk ke rekening guru setiap bulan,” katanya.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sekaligus mengurangi hambatan administratif yang selama ini kerap dihadapi para tenaga pendidik.
Beasiswa untuk Tingkatkan Kualifikasi Guru
Selain fokus pada kesejahteraan, pemerintah juga terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan melalui program beasiswa bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pada tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan beasiswa bagi 12.500 guru melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Setiap peserta menerima bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester.
“Tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa Rp3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini,” ujarnya.
Program tersebut akan diperluas pada tahun 2026 dengan target penerima yang jauh lebih besar. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi 150.000 guru dengan besaran bantuan yang tetap sama.
Menurut Abdul Mu’ti, saat ini proses pendaftaran masih berlangsung dan pemerintah terus mendorong para guru yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.
“Sekarang masih proses pendaftaran, karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini. Itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru,” jelasnya.
Investasi Strategis untuk Masa Depan Bangsa
Pemerintah memandang guru sebagai elemen kunci dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa investasi pada guru merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Dengan peningkatan tunjangan, penyederhanaan birokrasi penyaluran bantuan, serta perluasan akses pendidikan bagi para guru, pemerintah berharap kualitas pendidikan nasional dapat terus meningkat dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
