Pintasan.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak banjir Sumatera mencapai sekitar Rp51 triliun.
Angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring pembaruan data di lapangan.
Perkiraan tersebut disampaikan AHY usai memimpin rapat koordinasi penanganan pascabencana banjir Sumatera di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Ia menjelaskan, estimasi anggaran tersebut merupakan hasil perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut AHY, dana tersebut akan digunakan untuk pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari total kebutuhan anggaran, Aceh menjadi wilayah dengan porsi terbesar, mencapai sekitar Rp24 triliun, sementara sisanya dialokasikan untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Fokus utama pemulihan infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas, seperti perbaikan jalan dan jembatan di tingkat daerah maupun nasional.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan akses air bersih, sanitasi, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti toilet portable, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak.
Dalam kesempatan yang sama, AHY mengungkapkan bahwa sekitar 112 ribu rumah di ketiga wilayah tersebut mengalami kerusakan akibat banjir, dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan, berat, hingga hanyut.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Permukiman, Aceh tercatat sebagai provinsi dengan jumlah rumah rusak terbanyak, yakni sekitar 74 ribu unit, sekaligus menjadi wilayah dengan kerusakan kategori berat dan hanyut tertinggi.
AHY menyebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait tengah menyiapkan anggaran serta menghitung kebutuhan dana untuk perbaikan dan pembangunan rumah, termasuk rencana relokasi ke kawasan yang lebih aman dari risiko bencana.
Sementara itu, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa perhitungan anggaran masih menunggu pendataan detail terkait tingkat kerusakan rumah.
Ia juga menambahkan bahwa penyusunan anggaran mempertimbangkan harga bahan bangunan, seperti semen, yang berpotensi meningkat akibat biaya distribusi di daerah terdampak.
Meski belum merinci besaran anggaran, Maruarar memastikan pendanaan pemulihan perumahan akan melibatkan dukungan pihak swasta.
Salah satunya berasal dari Yayasan Buddha Tzu Chi yang menyatakan kesiapan membantu pembangunan sekitar 2.000 unit rumah bagi korban banjir.
