Pintasan.co, Jakarta – Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya sebanyak 49 kali terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina.
Pada Rabu (20/11), resolusi DK PBB kembali gagal disahkan karena ditolak dan diveto oleh AS.
Padahal, seluruh anggota DK PBB, baik permanen maupun non-permanen, mendukung resolusi tersebut yang bertujuan untuk segera menghentikan agresi brutal Israel di Jalur Gaza yang kini meluas hingga Lebanon.
“Kami menyesalkan bahwa Dewan tidak mengakomodasi bahasa kompromi yang diajukan oleh Inggris untuk menjembatani perbedaan yang ada… Dengan bahasa itu, resolusi ini seharusnya dapat diadopsi,” ujar Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, usai voting DK PBB berakhir seperti dikutip AFP.
AS telah menggunakan hak vetonya sebanyak 49 kali dalam konflik Israel-Palestina. Perlindungan diplomatik semacam ini bukan hal baru, mengingat AS merupakan sekutu utama Israel, dengan bantuan tahunan sekitar $3 miliar (setara Rp47,8 triliun).
Veto Pertama AS
Menurut Perpustakaan Virtual Yahudi, veto pertama AS untuk melindungi Israel terjadi pada 1970 melalui resolusi S/10784 DK PBB.
Resolusi itu menyoroti situasi di Timur Tengah, khususnya agresi Israel di perbatasan Lebanon. Resolusi yang disusun oleh Guinea, Yordania, dan Somalia ini hanya ditolak oleh AS, sementara Panama abstain.
Selama bertahun-tahun, AS terus memblokir resolusi serupa, seperti pada 1975 untuk menghentikan serangan Israel di Lebanon, dan pada 1982 ketika Spanyol mengusulkan agar Israel segera menarik pasukannya dari Lebanon dalam enam jam.
AS juga memveto resolusi pada 1985, 1986, dan 1988, meskipun perang saudara di Lebanon berakhir pada 1990. Israel baru menarik pasukannya dari wilayah selatan Lebanon pada 2000.
Status Yerusalem
AS juga sering memblokir resolusi terkait Yerusalem. Pada 1976, resolusi S/12022 yang mengecam upaya Israel mengubah karakter fisik, budaya, dan demografis Yerusalem diveto oleh AS.
Resolusi tersebut meminta Israel melindungi tempat-tempat suci di wilayah yang didudukinya, namun AS menjadi satu-satunya negara yang menentangnya.
Palestina
AS menolak berbagai resolusi yang menyerukan Israel menarik diri dari wilayah Palestina, termasuk draf dari Tunisia pada 1980 yang menegaskan hak-hak Palestina.
Resolusi yang mengutuk permukiman Israel di Palestina, yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, juga diveto oleh AS pada 1983, 1997, dan 2011.
Pada 2004 dan 2006, AS memblokir resolusi yang menyerukan penghentian serangan Israel di Gaza yang menewaskan ratusan warga sipil.
Namun, pada 2016 di bawah Presiden Barack Obama, AS abstain untuk pertama kalinya dalam resolusi yang mengutuk Israel, memungkinkan resolusi tersebut disahkan. Langkah ini mendapat kecaman dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyebutnya “memalukan.”
Era Donald Trump
Di bawah Presiden Donald Trump, AS semakin mendukung Israel. Trump menarik AS dari Dewan HAM PBB pada 2018, menuduh badan tersebut bias terhadap Israel.
Resolusi yang mengutuk pembunuhan pengunjuk rasa Palestina oleh Israel atau langkah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel juga diveto.
Agresi di Gaza
Sejak agresi Oktober 2023, AS telah memblokir empat resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. AS juga memveto resolusi yang bertujuan mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB.
Langkah AS ini menuai kecaman dari berbagai pemimpin dunia, termasuk sekutu-sekutu Barat yang menyayangkan kegagalan upaya kemanusiaan di PBB.