Pintasan.co, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, meminta agar anggaran kementeriannya ditingkatkan menjadi Rp 20 triliun.
Menurutnya, jumlah tersebut diperlukan untuk menjalankan berbagai program yang ia rencanakan.
Dalam acara di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Pigai menyoroti bahwa dengan anggaran saat ini, sebesar Rp 64 miliar, sulit untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Indonesia terkait HAM.
Pigai mengungkapkan, jika negara mampu, ia mengharapkan alokasi anggaran lebih besar untuk dapat memaksimalkan kinerja kementeriannya, terutama dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia.
Dia berencana memperkuat instrumen hukum internasional dan nasional terkait HAM, serta melindungi kebutuhan dasar warga negara seperti sandang, pangan, dan papan.
Pigai juga mengusulkan pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (Unham), yang ia sebut akan menjadi satu-satunya universitas di dunia yang berfokus pada HAM, dengan program studi yang mencakup ekonomi, sosial, dan budaya.
Selain itu, Pigai ingin memastikan bahwa kementeriannya berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat, yang akan diselaraskan dengan prinsip-prinsip HAM.
Di samping itu, Pigai menekankan pentingnya audit HAM di tingkat nasional dan daerah, serta program sosialisasi kesadaran HAM di desa-desa seluruh Indonesia.
Dia berharap dengan anggaran Rp 20 triliun, program-program yang digagasnya bisa memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional dalam hal HAM.
Menanggapi permintaan Pigai, Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, mengatakan bahwa DPR akan mengevaluasi apakah permintaan tersebut masuk akal dan sesuai dengan kebutuhan, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.
Adies menegaskan bahwa semua permintaan anggaran harus disesuaikan dengan keuangan negara.
