Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025 akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, yang juga dikenal sebagai Tommy Djiwandono, memberikan penjelasan mengenai penurunan alokasi dana tersebut. Menurutnya, salah satu alasan utama adalah karena pembangunan IKN tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pada tahun 2024, pemerintah telah mengalokasikan Rp18,9 triliun dari APBN untuk pembangunan IKN, tetapi pada 2025 jumlah tersebut turun menjadi Rp15 triliun.
Penurunan ini disebabkan oleh perubahan strategi pendanaan, di mana pemerintah hanya mengandalkan sekitar 20 persen dari APBN, sedangkan sisanya, yakni 80 persen, diharapkan berasal dari investasi swasta.
Tommy menjelaskan bahwa sejak awal perencanaan, pembangunan IKN memang dirancang untuk tidak sepenuhnya bergantung pada dana negara. “IKN tidak sepenuhnya dari APBN, 20 persen didanai oleh APBN, dan 80 persen lainnya berasal dari investasi,” ungkap Tommy saat ditemui di Serang, Banten, pada Rabu (25/9/2024).
Melihat kebutuhan yang besar untuk pembangunan IKN, pemerintah kini semakin gencar mencari investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi ini diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan infrastruktur IKN yang menjadi simbol penting bagi masa depan Indonesia.
“Fokus kita sekarang adalah bagaimana mempercepat arus investasi masuk ke proyek IKN. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab, terutama bagi pemerintahan berikutnya, yang tentunya akan bekerja sama dengan Otorita IKN dan satgas terkait,” tegas Tommy.
Di sisi lain, meski alokasi anggaran dari APBN berkurang, Tommy menekankan bahwa komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan IKN tetap kuat. Ia pun menepis isu yang beredar bahwa proyek pembangunan IKN akan dihentikan jika Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden.
“Pak Prabowo sudah berkali-kali menegaskan bahwa beliau berkomitmen melanjutkan proyek IKN. Poin pentingnya adalah pendanaannya akan semakin diarahkan ke investasi,” tambahnya.
Untuk tahun 2025, dana APBN sebesar Rp15 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan IKN akan dibagi menjadi dua pos utama. Badan Otorita IKN akan menerima alokasi sebesar Rp5,8 triliun, sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan bagian yang lebih besar, yaitu Rp9,11 triliun.
Dana ini akan digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, fasilitas umum, dan persiapan untuk menarik lebih banyak investasi.
Dalam konteks ini, strategi pembangunan IKN yang mengandalkan investor swasta dianggap sebagai langkah krusial untuk menjamin kelangsungan proyek jangka panjang.
Dengan tantangan yang ada, Tommy menyebutkan bahwa pemerintah dan pihak terkait akan terus berupaya keras untuk menggenjot investasi demi tercapainya target pembangunan IKN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Komitmen pemerintah ini mencerminkan visi besar untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur, sebagai langkah strategis dalam pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta, dan menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern dan berkelanjutan.
Tantangan ke depan terutama terkait dengan memastikan bahwa investasi yang diperlukan dapat masuk tepat waktu, sehingga visi besar ini dapat terealisasi dengan lancar.
