Pintasan.co, Bandung – Banjir akibat hujan deras dengan intensitas tinggi melanda wilayah Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, menyebabkan genangan di delapan kecamatan.
Dampak banjir tersebut cukup signifikan, mencakup 30 desa, dengan sekitar 2.000 rumah terendam, serta memengaruhi 12.000 kepala keluarga (KK) atau sekitar 30.000 jiwa.
Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama menjelang Pilkada Serentak pada 27 November 2024.
Penjabat Gubernur Jawa Barat (Pj Gubernur Jabar), Bey Machmudin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan kepala desa setempat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan gubernur dan bupati.
Langkah ini dilakukan untuk memitigasi dampak banjir terhadap distribusi logistik dan proses pencoblosan.
Bey menekankan pentingnya kesiapan semua pihak dalam menghadapi kemungkinan terhambatnya akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) akibat banjir yang belum surut atau bahkan bertambah parah karena hujan.
Dalam situasi ini, Bey meminta agar pelaksanaan Pilkada tetap dapat berjalan secara optimal, dengan memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak.
“Tetap bisa dilaksanakan dan saya minta mereka yang tidak bisa ke TPS, diberikan (hak) sesuai aturan, misal TPS keliling,” ujar Bey setelah meninjau lokasi banjir di Desa Dayeuhkolot dan kawasan Taman Air Sektor 6, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Senin (25/11/2024).
Bey juga menekankan pentingnya responsivitas para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan instrumen terkait lainnya dalam membaca situasi di lapangan.
Ia mengingatkan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan fleksibel, namun tetap dalam koridor aturan yang berlaku dan diawasi oleh pihak berwenang.
“Petugas harus lebih responsif melihat situasi, jangan kaku. Kan ada Bawaslu, ada KPPS bisa diputuskan bersama, ada pengawas juga dari wakil-wakil calon kepala daerah. Jadi bisa diputuskan bersama, yang penting diawasi dan betul-betul transparan pelaksanaannya,” kata Bey.
Selain itu, Bey menegaskan pentingnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara pemilu, pengawas, dan pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa proses demokrasi tetap berjalan lancar meski di tengah kondisi darurat.
Upaya ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak pilih masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan terhadap proses demokrasi.
Situasi banjir di Dayeuhkolot menjadi ujian bagi kesiapan Jawa Barat dalam menghadapi Pilkada Serentak.
Dengan koordinasi yang baik dan langkah-langkah antisipasi yang tepat, diharapkan pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan hak pilih masyarakat terdampak banjir.
