Pintasan.co, Jakarta – Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 13 November 2025, mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk bersatu dan menyetujui rancangan resolusi yang disusun guna memperkuat rencana perdamaian Gaza versi Presiden Donald Trump.
Washington mengingatkan bahwa kegagalan menyepakati resolusi tersebut dapat membawa dampak “serius” bagi masyarakat Palestina.
Menurut juru bicara Misi AS untuk PBB, setiap upaya memecah belah saat proses negosiasi masih berlangsung dapat menimbulkan konsekuensi nyata dan berat bagi warga Gaza.
Ia menekankan bahwa gencatan senjata yang ada saat ini masih “rapuh” dan meminta DK PBB untuk mengambil langkah bersama demi mewujudkan perdamaian yang sangat dibutuhkan, sekaligus menyebut situasi ini sebagai peluang bersejarah menuju stabilitas jangka panjang di kawasan Timur Tengah.
Channel News Asia melaporkan pada Jumat, 14 November 2025, bahwa AS pekan lalu mulai membahas rancangan resolusi yang bertujuan memperkuat gencatan senjata dalam konflik dua tahun antara Israel dan Hamas serta memberikan dukungan resmi terhadap rencana Trump.
Draf ketiga yang dilihat AFP menunjukkan dukungan terhadap pembentukan “Dewan Perdamaian”, sebuah badan transisi untuk Gaza yang secara konsep akan dipimpin oleh Trump hingga akhir 2027.
Resolusi tersebut juga memberikan mandat kepada negara anggota untuk membentuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” (ISF), yang akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, serta kepolisian Palestina yang telah dilatih ulang untuk menjaga keamanan perbatasan dan melakukan proses demilitarisasi di Gaza.
ISF akan bertugas melakukan “penonaktifan permanen senjata kelompok bersenjata non-negara,” menjaga keselamatan warga sipil, dan memastikan akses jalur bantuan kemanusiaan.
Berbeda dari versi sebelumnya, draf terbaru memuat kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa mendatang.
Setelah Otoritas Palestina menyelesaikan reformasi yang diminta dan rekonstruksi Gaza berjalan, situasi dinilai dapat membuka jalan menuju proses penentuan nasib sendiri dan kemungkinan berdirinya negara Palestina, menurut dokumen itu.
AS juga berkomitmen memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati “arah politik menuju perdamaian dan kesejahteraan bersama.”
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan keyakinannya bahwa resolusi tersebut dapat disetujui.
Ia mengatakan bahwa perundingan mengenai bahasa dalam rancangan tersebut menunjukkan kemajuan dan diharapkan keputusan dapat segera diambil.
Namun, beberapa diplomat yang diwawancarai AFP mengungkap bahwa meski dewan pada prinsipnya mendukung ide pembentukan Dewan Perdamaian, masih ada sejumlah keberatan.
Beberapa isu yang dipersoalkan antara lain ketiadaan mekanisme pengawasan DK PBB dalam draf, peran Otoritas Palestina di masa depan, serta rincian mandat ISF yang dinilai belum cukup jelas.
