Pintasan.co, JakartaMasyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar pejabat lebih sering menggunakan transportasi umum.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa dirinya sudah sangat berpengalaman dengan angkutan umum, mengingat ia pernah menjadi sopir angkot dan kondektur.

Bahlil dengan tegas mengatakan, “Siapa yang memberikan ide itu? Tolong beri tahu pengamatnya, jika soal angkutan umum, saya Bahlil, jangan ajari saya. Saya dulu kondektur angkot selama 3 tahun di terminal, jadi sopir angkot 2 tahun waktu SMA. Bahkan waktu kuliah saya juga bawa angkot,” ujar Bahlil di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (2/2/2025).

Bahlil menyatakan bahwa ia sudah memahami cara menggunakan angkutan umum dengan baik dan tidak membutuhkan petunjuk dari siapa pun.

“Nanti saya yang jelaskan bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan ajari hal itu, karena itu sudah menjadi ilmu saya,” tambahnya.

Namun, Bahlil juga menegaskan bahwa ia tidak keberatan jika diminta untuk menggunakan angkutan umum atau memberi penjelasan mengenai cara menggunakan kendaraan umum.

“Tidak masalah, tapi nggak perlu diumumkan seperti itu. Kalau memang perlu peningkatan pemahaman tentang teknik naik angkot, ajak saya saja jadi pembicara,” tuturnya.

Sebelumnya, MTI menyarankan agar pejabat lebih sering menggunakan transportasi umum. Mereka menilai bahwa pengawalan terhadap pejabat negara yang berlebihan bisa menimbulkan kecemburuan.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan bahwa pengawalan hanya perlu diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, sementara pejabat negara lainnya bisa memanfaatkan angkutan umum yang sudah memiliki cakupan luas, mencakup 89,5 persen wilayah Jakarta.

Djoko juga mengusulkan agar pejabat negara membiasakan diri untuk menggunakan angkutan umum, setidaknya satu kali seminggu, agar mereka bisa merasakan kondisi nyata kehidupan masyarakat.

“Pejabat negara perlu berbaur dengan masyarakat agar memahami situasi yang sebenarnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Kemenkumham Sulsel dan Ditjen Imigrasi Jalin Sinergi Optimalkan Layanan melalui Bagian Umum