Pintasan.co, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan mengembalikan sebagian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum terserap ke Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa tidak seluruh anggaran yang disiapkan tahun ini dapat digunakan secara optimal.
“Pada tahun ini BGN memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun serta dana standby senilai Rp 100 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp 99 triliun terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan ke Presiden RI karena tidak memungkinkan untuk digunakan tahun ini,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).
Dadan menyebut pemerintah menyiapkan anggaran besar agar program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat di Indonesia.
Namun, ia menilai proses pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama dalam pembangunan infrastruktur pendukung.
Untuk tahun 2026, BGN akan memperoleh anggaran sebesar Rp 268 triliun, dengan tambahan dana cadangan Rp 67 triliun, sehingga total dukungan APBN mencapai Rp 335 triliun.
Anggaran tersebut menjadikan BGN sebagai salah satu lembaga dengan dana terbesar di kabinet.
“Setiap hari kami harus menyalurkan sekitar Rp 1,2 triliun bagi 82,9 juta penerima manfaat. Bagi kementerian lain, jumlah itu mungkin setara dengan anggaran tahunan, tetapi bagi BGN, itu kebutuhan harian,” jelas Dadan.
Lebih lanjut, Dadan memaparkan bahwa pembangunan 30.000 Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) membutuhkan dana sekitar Rp 60 triliun.
Namun, dari Rp 6 triliun yang telah dialokasikan untuk membangun 1.542 SPPG tahun ini, hingga Agustus 2025 belum ada yang terealisasi melalui mekanisme tender pemerintah.
Sebaliknya, kolaborasi dengan berbagai mitra telah mendorong berdirinya 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia.
“Keterlibatan para mitra menjadi faktor utama keberhasilan program ini. Ini merupakan program pertama di Indonesia, bahkan di dunia, yang melibatkan mitra secara langsung sebagai partner pemerintah,” ungkapnya.
Saat ini, 30.000 mitra telah bergabung dalam portal BGN, di mana 11.504 di antaranya sudah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses seleksi.
BGN menargetkan hingga akhir 2025 akan berdiri 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah terpencil.
