Pintasan.co, Jakarta – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) mengajukan sebuah inisiatif baru dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI.
Inisiatif tersebut adalah konsep “Haji Ramah Perempuan dan Lansia”, yang diharapkan dapat mulai diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendatang.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan gagasan ini sebagai bentuk keprihatinan atas kurangnya perhatian terhadap kebutuhan jemaah perempuan.
Ia mengungkapkan bahwa pada musim haji 1445 H/2024 M, jumlah jemaah perempuan mencapai angka 120 ribu, melebihi jumlah jemaah laki-laki.
“Selama ini kami melihat belum ada perencanaan matang yang mengakomodasi kebutuhan ibadah perempuan secara afirmatif. Karena itu, kehadiran petugas perempuan menjadi hal yang sangat penting,” kata Dahnil dalam keterangannya pada Selasa (29/4/2025).
Salah satu perhatian utama adalah ketidakseimbangan jumlah pembimbing ibadah perempuan dibanding laki-laki.
Menurut Dahnil, kondisi ini menyulitkan jemaah perempuan dalam menjalani ibadah secara nyaman karena keterbatasan pendamping sejenis.
“Kami menilai penting untuk mulai memprioritaskan kehadiran pembimbing ibadah perempuan di musim haji mendatang. Ini akan memberikan rasa aman dan kenyamanan lebih bagi jemaah perempuan dalam menjalankan ibadahnya,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, BP Haji berkomitmen untuk mendorong realisasi konsep “Haji Ramah Perempuan dan Lansia” dalam penyelenggaraan haji tahun 2026.
Dahnil menekankan bahwa konsep tersebut akan melengkapi kebijakan “Haji Ramah Lansia” yang telah lebih dahulu diperkenalkan oleh Kementerian Agama.
“Mulai tahun 2026, pelaksanaan haji harus benar-benar memperhatikan kebutuhan perempuan, bukan hanya lansia. Ini menjadi perhatian serius kami ke depan,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Dahnil juga menyampaikan perkembangan persiapan haji 1446 H/2025 M yang telah dilakukan oleh BP Haji.
Koordinasi terus dilakukan bersama Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), termasuk penguatan teknis dan penyediaan personel di berbagai lokasi operasional.
Untuk mendukung pelaksanaan haji yang lebih baik, BP Haji juga telah menempatkan sejumlah pejabatnya di daerah kerja utama seperti Makkah, Madinah, dan bandara sebagai bagian dari proses transisi menuju pelimpahan wewenang penuh pada 2026.
