Pintasan.co, Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berkomitmen untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana kekeringan di daerah tersebut.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPBD Sulsel menyelenggarakan Diskusi Publik dan Lokakarya terkait penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Kekeringan Tahun 2024-2027, yang diadakan di Command Center, Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis, 28 November 2024.
Acara ini merupakan kelanjutan dari Focus Group Discussion (FGD) yang telah diadakan pada 29-30 Mei 2024.
Dengan format hybrid, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara BPBD Sulsel, BPBD Kabupaten/Kota, serta berbagai instansi terkait dalam merumuskan dokumen strategis guna menghadapi ancaman kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Amson Padolo, dalam sambutannya menekankan bahwa penyusunan Renkon merupakan bagian dari manajemen risiko bencana yang bertujuan untuk menyediakan dasar operasional, strategi, dan pedoman dalam menangani kondisi darurat bencana kekeringan.
“Dokumen Renkon Bencana Kekeringan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan langkah sistematis untuk mempersiapkan landasan operasional, strategi, dan pedoman dalam penanggulangan bencana kekeringan, dengan melibatkan pemangku kebijakan agar pelaksanaannya lebih terkoordinasi dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” jelas Amson.
Ia juga menambahkan pentingnya penyusunan dokumen ini, mengingat Sulsel memiliki potensi bencana yang tinggi dan beragam.
Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sulsel masuk dalam kategori risiko tinggi dengan nilai 144,47, dengan ancaman bencana seperti gempa, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga gelombang ekstrim.
“Dengan adanya dokumen Renkon yang telah kita susun bersama, diharapkan saat terjadi bencana, seluruh pihak yang terlibat dapat mengerahkan sumber daya, logistik, dan peralatan yang diperlukan dalam penanganan bencana tersebut,” tambahnya.
Amson berharap partisipasi aktif dari berbagai unsur pentahelix kebencanaan dalam kegiatan ini dapat menghasilkan kebijakan dan strategi yang efektif, baik dari segi teknis maupun non-teknis.
Hal ini termasuk memperkuat kapasitas dan daya dukung yang dimiliki oleh berbagai pihak, sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan efektif dan efisien dalam menghadapi situasi darurat bencana kekeringan.
“Saya berharap semua peserta dapat berpartisipasi dengan serius dan memberikan masukan serta berbagi ilmu untuk memperkaya dokumen Renkon ini, sehingga kita dapat menghasilkan dokumen yang berkualitas,” pungkasnya.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini juga akan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bappelitbangda Sulsel, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, serta akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
