Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah berencana mengembalikan Perum Bulog menjadi badan otonom di bawah kendali langsung presiden.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan langkah ini dilakukan guna mempercepat tercapainya swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun ke depan.
“Bulog harus kembali ke fungsi awalnya, tidak bisa lagi beroperasi secara komersial untuk mencari keuntungan,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Ke depan, Bulog akan meninggalkan model bisnis komersial dalam pembelian gabah atau beras. Sebaliknya, lembaga ini akan mendapatkan pendanaan langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan tugas stabilisasi harga dan mendukung petani.
Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyebutkan bahwa transformasi ini tetap menjamin operasional Bulog hingga 2025 sesuai rencana kerja sebagai BUMN.
Namun, setelah itu, Bulog akan berubah menjadi lembaga pemerintah non-komersial yang sepenuhnya berorientasi pada layanan publik.
Menurut Wahyu, pemerintah juga sedang membahas pengalihan bisnis komersial Bulog ke pihak lain.
“Tim transformasi akan dibentuk melalui Keputusan Presiden. Konsepnya sudah kami siapkan,” jelas Wahyu.
“Yang pasti, Bulog akan fokus pada peran stabilisator, mendukung petani, dan memberikan layanan langsung kepada masyarakat,” tambahnya.
Rencana ini mendapat dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menilai transformasi Bulog menjadi badan otonom sangat penting untuk mewujudkan target besar Presiden Prabowo terkait swasembada pangan.
“Kalau kita bicara swasembada pangan, harus ada lembaga yang mampu melakukan operasi pasar dengan efektif. Saya setuju Bulog jadi badan di bawah presiden,” tegas Erick.
Langkah ini akan mengakhiri status Bulog sebagai BUMN, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003.
Transformasi tersebut diharapkan menjadikan Bulog lebih fleksibel dan fokus mendukung ketahanan pangan nasional.
