Pintasan.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto setuju untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Evaluasi ini diperlukan agar praktik politik uang yang merugikan masyarakat dapat dihentikan, dan proses pendidikan politik dapat berjalan dengan baik.
Muhaimin menambahkan bahwa pemerintah tengah memperhatikan tingginya biaya penyelenggaraan Pilkada serta maraknya praktik politik uang yang mengiringi proses tersebut.
Presiden Prabowo pun menilai perlu adanya evaluasi mendalam untuk menyelesaikan masalah-masalah ini.
“Presiden mengajak semua pihak untuk memperbaiki pelaksanaan Pilkada melalui perubahan undang-undang,” ungkap Muhaimin kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu malam, 30 November 2024.
Menurut Muhaimin, praktik politik uang menjadi ujian serius bagi demokrasi di Indonesia, baik dalam Pilkada maupun Pemilu Legislatif.
Oleh karena itu, sistem pemilihan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Selain itu, tingginya biaya penyelenggaraan Pilkada yang menyedot anggaran negara juga menjadi perhatian utama.
“Sebagai bagian dari pembahasan dengan Presiden, kami membahas bagaimana proses Pilkada kali ini bisa dijadikan pelajaran untuk menyempurnakan sistem dan undang-undang pemilu, termasuk regulasi partai politik, agar kompetisi yang sehat dapat terjaga,” jelasnya.
Meski Pilkada kali ini diwarnai oleh praktik politik uang, Muhaimin menekankan bahwa ada calon pemimpin daerah terpilih yang berhasil meraih kemenangan tanpa mengeluarkan biaya kampanye yang besar.
“Masih ada yang menang tanpa politik uang, mereka mengandalkan data dan gagasan untuk terpilih,” tambahnya.
Muhaimin menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa tantangan untuk menyempurnakan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu memang tidak mudah, namun masih ada peluang untuk melakukan perbaikan ke depan.
