Pintasan.co, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi bersama para menteri Kabinet Merah Putih serta jajaran kepala daerah di Aceh untuk membahas penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.

Rombongan DPR RI yang tergabung dalam Satgas Pemulihan Bencana Sumatera bersama sejumlah menteri bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 06.15 WIB.

Mereka tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, pukul 09.00 WIB, lalu melanjutkan perjalanan ke Hotel Daka, Banda Aceh, sebagai lokasi rapat koordinasi.

Selain Dasco, rapat ini diikuti Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan, serta sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi, di antaranya Edi Purwanto, Zigo Rolanda, Kawendra Lukistian, TA Khalid, Danang Wicaksana, Syarief Alkadrie, Ruslan M. Daud, Irmawan, Sudjatmiko, Ghufran, M. Lokot Nasution, dan A. Bakri.

Dari unsur pemerintah pusat, hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Kasatgas Darurat Jembatan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

Sementara dari pemerintah daerah, rapat dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf beserta para kepala daerah di Aceh. Turut hadir pula Direktur Utama Telkomsel Nugroho dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Dalam pembukaan rapat, Dasco menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan atas kerja keras mereka dalam penanganan bencana.

Baca Juga :  Kapolri Kerahkan Personel dan Peralatan Khusus untuk Tangani Banjir-Longsor di Sumatera

Ia menegaskan, rapat koordinasi ini digelar untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, DPR, serta BUMN agar upaya pemulihan berjalan efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih, termasuk dari sisi penganggaran.