Pintasan.co, Bandung – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam menangani persoalan infrastruktur serta penanggulangan bencana di wilayah Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Dedi saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (31/10/2025), usai penandatanganan nota kesepakatan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Dedi menilai, tanpa kerja sama yang solid dari para bupati dan wali kota, program prioritas Pemprov Jabar dalam penanganan bencana tidak akan berjalan efektif. “Upaya kita tidak akan maksimal bila daerah tidak ikut bergerak bersama,” ujarnya.
Dalam paparannya, Dedi menjelaskan bahwa arah pembangunan dalam APBD 2026 juga berfokus pada penguatan infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana, seperti banjir yang seringkali disebabkan oleh buruknya sistem drainase dan alih fungsi lahan.
Ia menegaskan, penyelesaian masalah tersebut harus dilakukan secara bertahap, namun dengan syarat utama adanya kemauan dan komitmen dari para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota.
“Fokus kita adalah menyelesaikan berbagai persoalan secara berangsur dengan kerja sama semua pihak. Jika bupati dan wali kota tidak bersinergi, maka risiko sosial akan semakin sulit diatasi,” tutur Dedi.
Menurutnya, orientasi pembangunan yang terintegrasi antara provinsi dan daerah akan menjadi kunci bagi keberhasilan Jawa Barat dalam mewujudkan wilayah yang tangguh terhadap bencana dan berkelanjutan secara lingkungan.
