Pintasan.co, Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sebut premanisme mengakar hingga tingkat pemerintah daerah (Pemda).
Hal demikian diungkapkan Dedi Mulyadi saat menyepalati revitalisasi tambak di pantai utara Jawa (Pantura) dengan Kemnterian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta Pusat, Rabu, 25 Juni 2025.
Menurut Dedi Mulyadi, revitalisasi tambak di Jawa Barat merupakan proyek strategis yang tidak boleh sampai diganggu termasuk oleh aksi premanisme.
“Tugas kita (pemerintah) provinsi adalah, satu, memberikan penjelasan pada publik, ini adalah proyek strategis. Proyek strategis tidak boleh diganggu. Karena biasanya dulu di Jawa Barat kalau dengar proyek (pemahaman) dari mulai kepala desa sampai berbagai komponen adalah duit,” ungkap Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menjelaskan jika aksi premanisme ini marak terjadi mulai dari jalanan hingga aktivitas di tambak.
Dengan demikian, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memberantas segala macam bentuk premanisme.
“Mobil masuk harus bayar, turunin batu harus bayar, pasang jaring harus bayar. Nah premanisme ini di Jawa Barat ini (harus) habis, selesai, hilang, enggak ada,” jelasnya.
