Pintasan.co, Jakarta – Akibat liburan ke Jepang yang tanpa izin, Bupati Indramayu Lucky Hakim dikenai sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri berupa magang atau mengikuti pendalaman tata kelola politik pemerintahan selama tiga bulan di Kemendagri.
Demi efisiensi, Bima Arya mengimbau Bupati Indramayu, Lucky Hakim, untuk pulang pergi dari Indramayu dan menggunakan transportasi umum saat ke Kemendagri
“Silakan Pak Bupati bisa mengatur sehemat mungkin, seefisien mungkin artinya Pak Bupati bisa saja tidak bermalam, silakan subuh-subuh berangkat dari Indramayu, kembalinya tengah malam untuk melakukan hemat tadi untuk efisiensi tadi dan silakan menggunakan transportasi publik,” ujar Bima Arya di Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).
Walaupun demikian, ia pun menyerahkan keputusan teknis kepada Lucky Hakim saat mengikuti kegiatan di Kemendagri. Dan mengingatkan Lucky Hakim untuk menekankan prinsip efisiensi.
“Jadi pilihan itu ada pada kepala daerah, ada pada yang bersangkutan untuk tetap berada pada prinsip-prinsip efisiensi tadi,” ucapnya.
Bima Arya menceritakan momen dirinya naik transportasi umum ke kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hari ini.
Dia pun turun dari angkot berwarna biru muda dengan didampingi oleh stafnya.
Dia menuturkan sebelum ke kantornya, dirinya berkegiatan terlebih dulu di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.
Selanjutnya, Bima Arya memutuskan untuk menaiki KRL dari Stasiun Juanda ke Stasiun Pasar Minggu. Kemudian, dan menaiki angkot ke kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
“Tadi 50 menit lah kira-kira. Kalau kereta kan terukur. Kalau mobil tidak terukur. Jadi kalau waktunya mungkin, ya sebaiknya naik transportasi publik. Nyaman juga,” ujarnya.
Bima Arya pun meminta para kepala daerah untuk mulai menggunakan transportasi publik. Menurutnya, menggunakan transportasi publik pun sangat praktis.
“Jadi begini, sebetulnya transportasi publik itu praktis dan efisien kalau sesuai dengan jadwal. Artinya kalau tidak tergesa-gesa, tidak terlalu padat,” tuturnya.
Bima Arya mengatakan kepala daerah harus lebih memperhatikan angkutan umum di wilayah masing-masing. Menurutnya, sesekali, para kepala daerah wajib untuk menaiki angkutan umum.
Wakil Menteri Dalam Negeri ini menyatakan bahwa para kepala daerah perlu memberikan perhatian lebih pada angkutan umum di wilayah masing-masing.
Bahkan, kata dia, sesekali, para kepala daerah harus mencoba menggunakan angkutan umum.
