Pintasan.co, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan tanggapan atas aksi unjuk rasa besar-besaran buruh yang menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026.
“Memang akan ada demo, demo ini sebagian besar dari daerah. Tetapi tentunya demonya di Jakarta. Kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk itu,” ujar Pramono dilansir dari Antara, Senin (29/12/2025).
Dia menuturkan, bahwa pembahasan UMP telah melalui serangkaian negosiasi di Dewan Pengupahan yang mempertemukan pengusaha dan para buruh.
Pramono menyatakan bahwa proses pembahasan UMP telah dilakukan secara transparan, sehingga besaran UMP yang diumumkan merupakan hasil kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Menurutnya, kenaikan UMP Jakarta juga cukup tinggi. “Kita menggunakan alfa-nya 0,75. Sehingga UMP Jakarta sekarang ini Rp5,7 juta lebih,” imbuh Pramono.
Gubernur Jakarta itu juga menyebutkan bahwa Jakarta turut memberikan berbagai insentif bagi buruh, mulai dari fasilitas transportasi, BPJS Kesehatan, hingga layanan PAM Jaya. Meski begitu, Pramono tetap mempersilakan buruh untuk menyampaikan aspirasi di Jakarta.
Bahkan, dia berpesan supaya para buruh yang ikut demo terkait UMP dapat menjaga keamanan dan suasana kondusif.
Sebelumnya diketahui, Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik menyatakan bahwa penetapan UMP sudah melalui proses musyawarah yang panjang sebelum ditetapkan.
Bahkan, katanya, Gubernur Jakarta Pramono telah mengatakan bahwa besaran ini merupakan hasil kesepakatan bersama, dengan formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks alfa 0,75 untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlanjutan usaha.
Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi Jakarta memahami apabila masih ada penolakan dari para buruh yang ingin kenaikan UMP lebih dari 6,17% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp5.729.876. “Kami menghargai aspirasi dari kelompok buruh. Pemprov DKI akan tetap memantau implementasi UMP ini mulai 1 Januari 2026. Untuk saat ini, angka tersebut tetap berlaku demi kestabilan ekonomi daerah,” ujar Chico.
