Pintasan.co, Jakarta – Mahdalena, yang sebelumnya dikenal aktif memperjuangkan penurunan biaya haji 2025, kini menghadapi tantangan baru untuk memastikan keberangkatan 121 jemaah haji cadangan asal Kabupaten Bima ke Tanah Suci.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Mujiburahman, dari total 644 jemaah haji asal Kabupaten Bima, terdapat 57 jemaah lansia dan 121 jemaah cadangan.
Sedangkan 466 jemaah reguler sudah dipastikan berangkat. Namun, keberangkatan jemaah cadangan belum ada kepastian, dan Kementerian Agama Kabupaten Bima memberi informasi bahwa tidak semua jemaah cadangan mungkin dapat diberangkatkan.
Menanggapi hal ini, Fitrah, dari Dewan Pimpinan Pusat Sustainable Alliance for Freedom and Fairness (DPP SAFF), menekankan pentingnya akuntabilitas dalam proses seleksi keberangkatan haji.
Ia mengkritisi sistem seleksi yang masih memberi ruang bagi kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.
“Jemaah yang sudah lama menunggu serta lansia harus diprioritaskan. Ini bukan hanya soal kebijakan yang adil, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap mereka yang telah menanti bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah haji,” ujar Fitrah.
Mahdalena diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk membuktikan bahwa perjuangannya bukan sekadar pencitraan politik, tetapi benar-benar memperjuangkan hak-hak jemaah haji.
Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
- Meningkatkan komunikasi intensif dengan Kementerian Agama untuk memastikan transparansi dalam proses seleksi.
- Mendorong mekanisme seleksi yang lebih akuntabel dan adil.
- Mengawal seluruh proses keberangkatan untuk memastikan tidak ada jemaah yang dirugikan oleh kepentingan tertentu.
Tantangan ini menjadi ujian bagi Mahdalena Apakah dia akan terus menjadi sosok yang hanya menciptakan citra di hadapan publik atau benar-benar memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial?
Jawaban atas pertanyaan ini akan terlihat dari langkah konkret yang diambil dalam waktu dekat
Penulis: Fitrah Dewan Pimpinan Pusat Sustainable Alliance for Freedom and Fairness (DPP SAFF)
